MOJOK.CO – Sebagai organisasi masyarakat besar di Indonesia, Muhammadiyah punya peran untuk mengawasi jalannya pemilu serentak 2024 mendatang. Namun, Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nur Hayati menganggap bahwa perlu ada kader terbaik Muhammadiyah yang nanti terlibat aktif dalam kontestasi politik.

Neni menjelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari upaya amar ma’ruf nahi munkar yang jadi misi Muhammadiyah. Sehingga kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni perlu untuk berpartisipasi baik lewat partai politik maupun perseorangan.

Distribusi kader-kader ormas yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan yang unggul dan memiliki passion di dunia politik diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari gerakan-gerakan negatif yang selalu menyembul pada tahun politik. Tahun 2024 hal itu diprediksi masih bakal terjadi.

“Sebab tahun politik pada 2024 diprediksi sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lainnya,” terang perempuan yang juga anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pada sesi diskusi di sela Muktamar Muhammadiyah-Aisyiah ke-48 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (19/11).

Senada, Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiah, Diyah Puspitarini mengatakan bahwa posisi Muhammadiyah yang non-partisan tidak menjadi penghalang bagi kadernya yang hendak terlibat politik. Sehingga kader Muhammadiyah dan Aisyiah perlu terbuka untuk mengisi kesempatan di tahun politik mendatang.

“Perlu ada penyesuaian yang adaptif dan solutif dengan kondisi yang ada untuk mempersiapkan kader terbaik menjadi kader bangsa,” tambahnya.

Selain itu, sebagai bagian dari rekan kritis (critical partnership) pemerintah perlu membicarakan isu-isu strategis secara menyeluruh guna menguatkan politik ide pada tahun politik tersebut. Direktur Eksekutif Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar, Subhan Setowara, menerangkan bahwa, “Muhammadiyah penting memerankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang menengahi antara penguasa dan rakyat,” paparnya.

Bagi Subhan, hal itu penting karena Muhammadiyah punya prinsip untuk melakukan pekerjaan untuk membangun peradaban kemanusiaan. Kerja-kerja yang dibutuhkan Indonesia.

“Karena itu, perlu turut serta dalam menjawab masalah-masalah kekinian, seperti resesi global, krisis pangan, dan ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah,” pungkasnya.