Mediaindonesia.com– LAPORAN awal dana kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  dipertanyakan. Sebab, PSI baru mengucurkan Rp180 ribu selama kampanye. Padahal, total penerimaan PSI yang tercatat dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) mencapai Rp2,002 miliar.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan, LADK partai politik peserta Pemilu 2024 menjadi ruang abu-abu yang patut dipertanyakan akuntabilitas dan validitasnya. Ia menilai pengeluaran PSI janggal mengingat banyaknya baliho yang dipasang sepanjang jalan.

“Kita lihat baliho ada di mana-mana, hampir di setiap desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Pertemuan tatap muka dan terbatas juga sering dilakukan, masak iya selama tahapan kampanye berlangsung pengeluaran hanya Rp180 ribu?” kata Neni kepada Media Indonesia, Selasa (9/1).

Baginya, pelaporan pengeluaran dana kampanye PSI tidak masuk akal. Menurutnya, LADK dibuat secara asal-asalan dan sekadar prosedural untuk menggugurkan kewajiban sebagai peserta Pemilu 2024. Sebaai partainya anak muda, sambung Neni, seharusnya PSI mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas baik penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

“Tetapi faktanya laporan yang disampaikan sangat jauh dari realitas. Belum lagi laporan yang tidak detail,” ujarnya.

Selain PSI, Neni juga menyoroti 17 partai politik peserta Pemilu 2024 lainnya yang LADK-nya masih berstatus belum lengkap dan belum selesai menurut pencermatan KPU RI. Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya masih memberikan waktu 5 bagi partai politik untuk melengkapi LADK.

Berdasarkan data yang dirilis KPU RI lewat Sikadeka, PDI Perjuangan menjadi partai dengan penerimaan dana kampanye terbanyak, yakni mencapai Rp183,861 miliar. Dari penerimaan itu, total pengeluaran PDI Perjuangan sebanyak Rp115,046 miliar. (Z-8)