Council   /   Government   /   Complaints

Blog

DEEP dorong parpol tidak daftarkan bakal caleg di hari terakhir

Jakarta (DEEP INDONESIA) – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) mendorong partai-partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tidak mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di hari terakhir pendaftaran bakal caleg, yakni 14 Mei 2023. “DEEP mendorong partai politik untuk tidak melakukan pendaftaran menjelang hari terakhir dengan limit waktu yang sangat […]

Read more

Pemecatan Hasyim Asy’ari Diharap Selamatkan Citra KPU

Kompas.com– Keputusan pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait pelanggaran kode etik yakni melakukan tindakan asusila dianggap menjadi penyelamat citra lembaga. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, putusan itu harus dijadikan pelajaran supaya penyelenggara Pemilu benar-benar menjaga sikap dan integritas. Dia juga menyampaikan, putusan dibuat Dewan Kehormatan Penyelenggara […]

Read more

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Kompas.com– Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharap tidak mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) terkait mekanisme pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Penyebabnya adalah MA mengubah aturan terkait syarat usia calon kepala daerah sebagaimana diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020. “Saya masih ada harapan […]

Read more

Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat pada Pilkada

Kompas.com– Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah dianggap hanya memberi jalan bagi kandidat yang memiliki dukungan politik kuat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. “Sebab putusan MA ini akan membuka peluang pada anak muda yang memiliki afiliasi kuat dengan politik dinasti dan kekerabatan. Bukan untuk menciptakan kontestasi yang adil […]

Read more

Putusan MA Sebaiknya Diabaikan

mediaindonesia.com– DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mendesak KPU untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan tafsir usia pencalonan kepala daerah pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Bagi Neni, KPU seharusnya dapat bersikap konsisten dan imparsial mengingat proses pendaftaran pencalonan kepala daerah perseorangan sudah rampung. “Jika KPU menindaklanjuti putusan MA, hal […]

Read more

KPU Jadi Lembaga yang Inkonsisten Jika Tindaklanjuti Putusan MA Syarat Usia Calon Kepala Daerah

tribunnews– JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang tidak konsisten jika menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait usia minimal pencalonan kepala daerah. Alasannya tentu karena langkah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Jika KPU menindaklanjuti putusan […]

Read more

Soal Putusan Batas Usia Kepala Daerah, KY Bilang Semestinya Hakim MA Jaga Rasa Keadilan

Tempo.co– Jakarta- Komisi Yudisial (KY) angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia kepala daerah. Anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan menaruh concern atas putusan ini walau tidak berwenang mengintervensi. Pada Rabu, 29 Mei 2024, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), Ahmad Ridha […]

Read more

Direktur DEEP Indonesia : Putusan MA Muluskan Langkah Kaesang Pangarep Ikut Pilkada

tribunnews.com– JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait usia minimal pencalonan kepala daerah dinilai sebagai preseden terburuk dan sarat kepentingan politis. “Putusan MA ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi dan sarat kepentingan politis,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati […]

Read more

Konstitusi Disebut Diakali Demi Dinasti Politik Melalui Putusan Mahkamah Agung

Tempo.co– Jakarta – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan Putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia calon kepala daerah menjadi indikasi bagaimana konstitusi diakali demi dinasti politik.  Neni menyayangkan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon […]

Read more

Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Sarat Nepotisme, Preseden Buruk Demokrasi

okezone.com– JAKARTA – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati sangat menyayangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU No.9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon kepala daerah. Permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dkk itu mempersoalkan Pasal 4 Ayat […]

Read more

Kritik Keras Putusan MA, DEEP Indonesia: Untungkan Politik Dinasti

Inews.id– JAKARTA- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengkritik keras putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU No.9 Tahun 2020 mengenai persyaratan calon kepala daerah. Permohonan ini diajukan oleh Partai Garuda yang dipimpin oleh Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Garuda. “Hanya dengan kurun waktu tiga hari […]

Read more