Council   /   Government   /   Complaints

Artikel

KPU Jadi Lembaga yang Inkonsisten Jika Tindaklanjuti Putusan MA Syarat Usia Calon Kepala Daerah

tribunnews– JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang tidak konsisten jika menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait usia minimal pencalonan kepala daerah. Alasannya tentu karena langkah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Jika KPU menindaklanjuti putusan […]

Read more

Soal Putusan Batas Usia Kepala Daerah, KY Bilang Semestinya Hakim MA Jaga Rasa Keadilan

Tempo.co– Jakarta- Komisi Yudisial (KY) angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia kepala daerah. Anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan menaruh concern atas putusan ini walau tidak berwenang mengintervensi. Pada Rabu, 29 Mei 2024, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), Ahmad Ridha […]

Read more

Direktur DEEP Indonesia : Putusan MA Muluskan Langkah Kaesang Pangarep Ikut Pilkada

tribunnews.com– JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait usia minimal pencalonan kepala daerah dinilai sebagai preseden terburuk dan sarat kepentingan politis. “Putusan MA ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi dan sarat kepentingan politis,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati […]

Read more

Konstitusi Disebut Diakali Demi Dinasti Politik Melalui Putusan Mahkamah Agung

Tempo.co– Jakarta – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan Putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia calon kepala daerah menjadi indikasi bagaimana konstitusi diakali demi dinasti politik.  Neni menyayangkan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon […]

Read more

Kritik Keras Putusan MA, DEEP Indonesia: Untungkan Politik Dinasti

Inews.id– JAKARTA- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengkritik keras putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU No.9 Tahun 2020 mengenai persyaratan calon kepala daerah. Permohonan ini diajukan oleh Partai Garuda yang dipimpin oleh Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Garuda. “Hanya dengan kurun waktu tiga hari […]

Read more

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Kompas.com– Sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan 6 komisioner lain karena terbukti melanggar kode etik terkait kebocoran data pemilih pada 2023 dianggap bisa memberi contoh buruk bagi KPU Provinsi sampai Kabupaten/Kota. “Ketika KPU RI sendiri tidak mampu menjadi teladan, maka saya khawatir hal ini akan diikuti oleh KPU Provinsi dan […]

Read more

Paradigmatif Keputusan Mahkamah Konstitusi

Oleh: Nasarudin Sili Luli Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Isu politik yang lagi menghangat dan ditunggu – tunggu seluruh Warga Negara Indonesia adalah tentang keputusan Mahkamah  Konstitusi (MK). Sejak Pilpres 2004 hingga yang keempat kalinya pada 2019, MK selalu menjadi ”tempat pembuangan akhir” untuk memungkasi bermacam problem normatif-prosedural hingga substantif yang sebelumnya […]

Read more

Kemulian Partai Oposisi

Nasarudin Sili luli Direktur Eksekutif NSL Political Consultant Strategic Campaign Saat ini, semua warga negara  menunggu putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) diputuskan oleh Mahkama Konstitusi sebagai akhir dari sengketa para calon presiden melalui kuasa hukum masing-masing .Belum juga MK memutuskan perselisihan hasil tersebut ,namun para elit suda melakukan lobi-lobi politik saling menawar jabatan saling […]

Read more

Politisi Kita

Oleh: Nasarudin Sili Luli Direktur Eksekutif Political Consultant and Strategic Campaign Hari-hari ini seakan kita disuguhi masalah integritas para tokoh, khususnya tokoh politik atau politisi. Sederhananya, integritas adalah satunya perkataan dan perbuatan. Sudah biasa kita saksikan para politisi keluar masuk dari parpol satu ke parpol lain. Sikap dan perilaku mereka juga bisa berubah dari pengkritik […]

Read more

Bawaslu kota bandung tolak laporan : DEEP Indonesia “beda tipis antara mandul dan tumpul”

Jumat 8 februari pukul 4 sore, Democracy electoral and empowerment partnership Indonesia (DEEP Indonesia) Koordinator Wilayah Jawa Barat mendatangi kantor bawaslu provinsi Jawa Barat untuk melaporkan adanya aduan kepada DEEP Jawa Barat bahwa telah terjadi penolakan oleh salah satu koordiv penanganan pelanggaran dan datin BAWASLU Kota Bandung pada saat melayangkan surat beserta alat bukti oleh […]

Read more