Council   /   Government   /   Complaints

Berita

Pemecatan Hasyim Asy’ari Diharap Selamatkan Citra KPU

Kompas.com– Keputusan pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait pelanggaran kode etik yakni melakukan tindakan asusila dianggap menjadi penyelamat citra lembaga. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, putusan itu harus dijadikan pelajaran supaya penyelenggara Pemilu benar-benar menjaga sikap dan integritas. Dia juga menyampaikan, putusan dibuat Dewan Kehormatan Penyelenggara […]

Read more

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Kompas.com– Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharap tidak mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) terkait mekanisme pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Penyebabnya adalah MA mengubah aturan terkait syarat usia calon kepala daerah sebagaimana diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020. “Saya masih ada harapan […]

Read more

Putusan MA Dianggap Untungkan Politikus Muda dengan Dukungan Politik Kuat pada Pilkada

Kompas.com– Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah dianggap hanya memberi jalan bagi kandidat yang memiliki dukungan politik kuat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. “Sebab putusan MA ini akan membuka peluang pada anak muda yang memiliki afiliasi kuat dengan politik dinasti dan kekerabatan. Bukan untuk menciptakan kontestasi yang adil […]

Read more

Putusan MA Sebaiknya Diabaikan

mediaindonesia.com– DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mendesak KPU untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan tafsir usia pencalonan kepala daerah pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Bagi Neni, KPU seharusnya dapat bersikap konsisten dan imparsial mengingat proses pendaftaran pencalonan kepala daerah perseorangan sudah rampung. “Jika KPU menindaklanjuti putusan MA, hal […]

Read more

Konstitusi Disebut Diakali Demi Dinasti Politik Melalui Putusan Mahkamah Agung

Tempo.co– Jakarta – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan Putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia calon kepala daerah menjadi indikasi bagaimana konstitusi diakali demi dinasti politik.  Neni menyayangkan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon […]

Read more

Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Sarat Nepotisme, Preseden Buruk Demokrasi

okezone.com– JAKARTA – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati sangat menyayangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU No.9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon kepala daerah. Permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dkk itu mempersoalkan Pasal 4 Ayat […]

Read more

Pendaftaran Calon Perseorangan untuk Pilkada Sepi Peminat, KPU Kurang Sosialisasi?

tribunnews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai minim dalam melakukan sosialisasi terkait pendaftaran calon perseorangan untuk Pilkada 2024. “Untuk pilkada ini memang saya melihat sosialisasi untuk pendaftaran calon perseorangan yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat minim,” ujar Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat dihubungi, Jumat (10/5/2024). Bahkan […]

Read more

Calon Kepala Daerah Perseorangan Diprediksi Bakal Rungkad Karena 2 Faktor Ini, Auto Pendaftaran Sepi

tribunnews.com- Pasangan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan yang kontestasi di Pilkada Serentak 2024 diprediksi bakal banyak yang tumbang alias ‘rungkad’ dibandingkan calon diusung partai politik. Hal itu dikarenakan dua faktor yakni sulit bersaing dari sisi modal sosial dan kapital. Hal ini jadi salah satu alasan pendaftaran calon perseorangan dalam Pilkada 2024 cenderung mengalami penurunan. […]

Read more

Biaya Tinggi Disebut Jadi Penyebab Sepinya Calon Independen di Pilkada 2024

mediaindonesia- PESERTA Pilkada melalui jalur independen (perseorangan) di Jawa Tengah dan berbagai daerah lainnya di Indonesia sepi peminat. Hal itu diduga karena beratnya persyaratan dan konsekuensi yang harus dipikul dari calon perseorangan dari mulai biaya hingga perjalanan selanjutnya. Pendaftaran calon independen untuk Pilkada di seluruh daerah termasuk Pemilu Gubernur Jawa Tengah secara serentak ditutup Minggu […]

Read more

Lengang Jalur Calon Perseorangan di Pilkada 2024

cnnindonesia– Tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon yang ingin maju jalur perseorangan di Pilkada serentak 2024, telah berakhir pada Minggu (12/5). Pilkada serentak 2024 bakal dilakukan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota pada November mendatang. Berdasarkan update data yang diterima dari KPU RI, untuk pemilihan gubernur, ada 11 bakal pasangan calon (bapaslon) […]

Read more