Bangkok. Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati mewakili representasi dari Indonesia memaparkan hasil penelitiannya yang berjudul Money Politics and Regression of Democracy: Women Voters Vulnerability in Transactional Politics (Case Study of 2020 Regional Elections In Indonesia). Acara ini bertempat di Hotel Ambassador, Bangkok, Thailand yang berlangsung pada 11-12 Mei 2023. 

Penelitian pra riset dilakukan pada April – Mei 2021 (dalam pra riset dilakukan penelitian secara kuantitatif dengan menguji teori disonansi kognitif, melibatkan populasi yang memiliki karakteristik yang ditentukan oleh peneliti) untuk melihat apakah benar bahwa pemilih perempuan selalu menjadi objek dalam politik uang dari kandidat kepala daerah.

Sementara untuk riset sendiri dilakukan pada Juni-Desember 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method), yaitu penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih perempuan memang rentan terkena politik uang. Selain kurangnya literasi mengenai regulasi kepemiluan dan edukasi politik, pemilih perempuan yang sudah mengetahui bahwa politik uang itu dilarang tetap diterima.

Neni sebagai peneliti mengkategorisasi lima tipe pemilih. Pertama, pemilih menikmati politik uang. Kedua, pemilih yang menolak politik uang tetapi menerima politik uang. Ketiga, pemilih menolak politik uang dan menghindarinya tetapi tidak mau melaporkan. Keempat, Pemilih menolak politik uang dan mau melaporkannya. Kelima, pemilih menyaksikan politik uang tetapi mengetahui informasi dan berani melaporkan.

Sayangnya, dari lima kategori tersebut, kategori satu dan dua mendapatkan persentase paling tinggi. Menariknya pemilih yang menikmati politik uang serta pemilih yang menolak politik uang tetapi menerimanya yang paling mendominasi adalah pemilih perempuan. Selain itu, pemilih kita tidak lebih dari supporter, sebagaimana dalam permainan bola, jika ada kampanye tujuannya bukan untuk mencari pendidikan politik, mendalami visi misi calon, tapi lebih pada bagaimana mendapatkan kaos, souvenir dan uang transport, bukan sebagai voters (Sardini, 2020).

Dengan menggunakan pendekatan teori disonansi kognitif yang dicetuskan oleh Leon Festinger pada 1957, ada kondisi pemilih dimana antara perilaku dan keyakinan tidak sejalan. Distitulah terjadi Moral Hazard pemilih yang disebabkan tekanan dari pihak lain, bimbang dalam memilih keputusan (kalau tidak menerima uang tidak bisa makan), serta pemilih mengetahui bahwa pilkada itu tujuannya untuk melahirkan pemimpin yang jurdil tapi sampai saat ini ternyata nyaris tidak ada pemimpin yang berpihak pada rakyat.

Hal ini tentu menjadi tantangan untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024 agar sosialisasi bisa lebih massif lagi terutama kepada kelompok rentan. Neni juga berharap parpol bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi dan memutus politik uang yang selama ini menjadi hal lumrah di masyarakat. Selain itu kedepan penyelenggara pemilu perlu memiliki data mana saja lokasi TPS yang rentan terhadap politik uang. Neni juga mendorong kepada kandidat untuk lebih mengedepankan politik gagasan daripada menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Narahubung Neni Nur Hayati, Direktur DEEP Indonesia, 082128182931