Kompas.com– JAKARTA, KOMPAS.com – Penyampaian sikap yang mengarah kepada dukungan politik dari para aparatur pemerintahan desa kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dianggap bukti intervensi pemerintah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Kuatnya manuver politik yang kita lihat dengan mobilisasi kepala desa dan aparatnya makin menegasikan kuatnya negara dalam mengontrol jalannya proses penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, saat dihubungi pada Senin (20/11/2023). “Di mulut tidak akan cawe-cawe, tetapi faktanya mengerahkan kekuatan birokrasi,” sambung Neni. Neni juga menyoroti praktik demokrasi yang bisa melenceng jika terjadi campur tangan pemerintah dengan mengerahkan birokrasi sampai tingkat desa buat mendukung pasangan calon tertentu.
Hal itu, kata Neni, juga bisa mengakibatkan semangat demokrasi yang dijaga sejak Reformasi 1998 meredup. “Mobilisasi kepala desa bukan hanya tidak sesuai dengan aturan main demokrasi, tetapi juga menyebabkan surutnya kehidupan dan semangat demokrasi,” ujar Neni. Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi yang menaungi para aparat pemerintahan desa menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang calon wakil presiden nomor 02, Gibran Rakabuming Raka. Meski tidak menyampaikan dukungan politik secara langsung, sejumlah peserta yang hadir mengenakan pakaian yang berisi kalimat dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2023” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran. Para perangkat desa yang hadir berasal dari beragam organisasi, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (DPP AKSI), juga Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi). Kemudian, ada pula Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPP PPDI), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat.
“Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya Pak biar bisa kita detailkan lagi kita carikan solusi bersama-sama,” kata Gibran, Minggu sore. Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengeklaim, tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye. Namun, ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di balik layar. “Jadi begini, kalau ada menuduh bahwa ini menggerakkan ini berkampanye, ini tidak berkampanye. Tapi apakah organisasi bisa menyampaikan aspirasi kepada salah satu calon presiden? Oh, bisa dong. Bupati saja bisa,” kata Anas kepada wartawan, Minggu.
“Apa bedanya bupati pertemuan dengan partai politiknya secara implisit mendukung calon tertentu? Yang pasti kami berkomitmen tidak akan berkampanye, tidak akan memberikan dukungan terbuka, kalau tertutup ya sudahlah ya. Namanya menyampaikan aspirasi, masa beraspirasi tidak diberikan support,” ujar dia.
