Bandung, Selasa, 13 Februari 2024. Dalam agenda Siaga Pantau jelang pemilihan umum 14 Februari 2024. DEEP menemukan aktivitas pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu legislatif. Pelanggaran tersebut yakni aktivitas yang melanggar undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye.

Dalam agenda Siaga Pantau tersebut salah satu pemantau DEEP menemukan sejumlah rangkaian kegiatan keagamaan yang dibarengi dengan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Saksi Pemilu yang melibatkan anak dibawah umur, masyarakat non kader partai dan sejumlah APK berupa spanduk simulasi pencoblosan dengan serangkaian tandem DPRD Kota, Provinsi dan RI, juga terpampang jelas dipinggir jalan berupa billboard pribadi yang menunjukan identitas Caleg, nomor urut, logo parpol serta identitas primordial sebagai tagline kampanye.

“dalam giat Siaga Pantau,DEEP sempat mendokumentasikan kegiatan tersebut, dimana proses bimtek jelas dibarengi dengan aktivitas keagamaan yang melibatkan masyarakat umum serta anak dibawah umur, dilanjut dengan Bimtek Saksi yang menurut pantauan DEEP merupakan saksi pribadi / Tandem. Dalam video yang direkam juga jelas terdengar tugas tambahan bagi saksi untuk melakukan ajakan yang akan diberi reward tambahan pada proses pemilhan. Setelah berkoordinasi dengan unsur pengawas. Bayu Mohammad selaku Komisioner BAWASLU kota Bandung bersama teamnya dengan sigap melakukan sidak dan penyelidikan singkat serta edukasi terkait beberapa larangan serta pelanggaran yang terjadi pada kegiatan tersebut yakni khususnya pada masa tenang” tutur salah seorang pemantau DEEP Indonesia.

DEEP Indonesia memandang bahwa kegiatan tersebut sudah melanggar beberapa unsur baik administrative maupun pidana, sehingga hal ini menjadi penting untuk disoroti agar menjadi catatan bagi semua peserta pemilu pada masa tenang yang tinggal menghitung jam serta pada proses pemilihan agar tidak ada unsur paksaan, itimidasi, ajakan dilingkungan TPS, melakukan aktifitas kampanye dll agar keseluruhan proses pemilu 2024 kali ini berlangsung kondusif. DEEP menyayangkan bahwa ada kemunduran Demokrasi dimana peserta pemilu tidak patuh dan menghormati regulasi yang berlaku serta lagi lagi menggunakan instrument keagamaan serta kedaerahan sebagai entitas kelompok tertentu untuk menarik simpati masyarakat dengan ego “pribumisasi”. Ditambah lagi dengan buruknya sistem komunikasi internal partai politik terhadap peserta pemilu yang berdampak pada misskomunikasi serta adanya ketidak tahuan peserta pemilu dalam hal keputusan penyelenggara pemilu secara teknis, sebab Bayu Mochamad sudah menerangkan kepada tim pemenangan tersebut bahwa BAWASLU sudah berkomunikasi dengan L.O Setiap partai politik, artinya tidak ada infiltrasi informasi dari partai politik kepada setiap peserta pemilu.

“kami rasa jelas kegiatan tersebut merupakan aktifitas kampanye, walaupun tim pemenangan berdalih bahwa ini merupakan kegiatan internal, akan tetapi proses tersebut juga secara gamblang menerangkan ajakan memilih, pelibatan masyarakat umum non kader partai, dan intruksi kepada saksi untuk menghimbau masyarakat lainnya untuk memilih paslon terkait. Ditambah lagi keraguan DEEP soal kehadiran perkumpulan tersebut yang diklaim sebagai kader internal partai. Saat beberapa orang ditanya terkait kapan dia mendaftar, mekanisme dan penjelasan lainnya yang mengindikasikan bahwa ia meruakan kader partai tersebut, DEEP tidak menemukan jawaban valid. Kesimpulannya bahwa kegiatan tersebut bukan kegiatan internal partai, karna tidak diselenggarakan di secretariat partai, tapi di secretariat pemenangan salah satu peserta pemilu. Yang pertama kegiatan tersebut melanggar pasal 509 UU Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemilu yang mana menjelaskan larangan yang dilakukan pada masa tenang seperti pembiaran pemasangan APK, Proses Kampanye (sebab kegiatan tersebut melibatkan masyarakat umum dan kegiatan keagamaan yang dibarengi oleh kegiatan pemenangan ditempat dan dengan dekorasi peserta pemilu yang berkaitan. Kedua, pada pasal 280 ayat (2) huruf k UU No 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang larang untuk mengkeikutertaan WNI yang tidak memiliki hak pilih pada pelaksanaan kampanye.” tambahnya

Bayu Mochamad menerangkan bahwa BAWASLU atau seluruh regulasi yang mengatur soal pemilu tidak melarang aktifitas private seperti aktivitas keagamaan, hanya sangat disayangkan bahwa aktifitas keagamaan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses politik. Disamping itu ia menjelaskan terkait beberapa point yang menjadi pelanggaran serta mengedukasi peserta pemilu serta memastikan untuk segera melepas atribut yang masih terpampang dilokasi tersebut.

“kami tidak melarang proses pengajian, akan tetapi apakah etis ketika proses pengajian tersebut dilangsungkan berbarengan dengan proses Bimtek Partai politik dengan melibatkan anak dibawah umur ditambah dengan atribut APK yang seharusnya sudah dicopot pada masa tenang ini. Ditambah lagi, kami selaku BAWASLU sudah menghimbau dan menginformasikan kepada L.O Setiap Partai Politik pada masa tenang ini termasuk serangkaian proses kampanye, sehingga hal seperti ini seharusnya tidak terjadi” pungkas Bayu,

Disela sela penjelasan tersebut, salah satu tim menjelaskan bahwa kegiatan bimtek dan pengajian ini berlangsung secara bersamaan dengan tempat terpisah, padahal tim pemantau dengan jelas melihat serangkaian kegiatan tersebut yang tersusun pada tempat yang sama, dan tidak berbarengan di tempat yang hanya disekat oleh satu ruangan.

hadirnya BAWASLU pada tempat kegiatan tersebut pertengahan dialog dan penyelidikan singkat nya sempat menuai ketegangan, tapi beruntungnya dapat berakhir dengan baik dan juga kooperatif. Walaupun bubar kegiatan dan kepulangan BAWASLU dari tempat kejadian, salah satu pemantau DEEP mendapatkan itimidasi verbal dari salah satu timses tersebut. Beruntungnya tidak ada kontak fisik yang terjadi.

RED