Karut Marut Logistik Pemilu, KPU Dianggap Tak Belajar dari Pengalaman

Inilah.com-Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mengungkapkan sejumlah temuan permasalahan distribusi logistik terjadi berulang-ulang di sejumlah kabupaten/kota. Hal ini didapatkan dari pemantauan DEEP di tujuh  provinsi selama masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan hal itu terjadi di wilayah Jawa Barat, Papua Barat Daya, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Lampung.

“Di antaranya surat suara tertukar di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS), surat suara rusak di dua TPS, surat suara kurang di 18 TPS, surat suara hilang di lima TPS dan surat suara tercoblos di delapan TPS,” kata Neni dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (15/2/2024)

Ia melanjutkan, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak persoalannya dari lima provinsi yang dilakukan pemantauan. Potret karut marut logistik di Pemilu 2019, nampaknya tidak menjadi pembelajaran berharga.

“DEEP mempertanyakan profesionalitas penyelenggara pemilu yang dianggap lemah dalam melakukan kontrol, supervisi serta pendampingan kepada penyelenggara pemilu adhoc,” ujarnya.

Neni menilai, kasus seperti dugaan hilangnya surat suara di lima TPS yang ditemukan di Cimahi Selatan, Kelurahan Utama, Kota Cimahi adalah peristiwa yang irasional. Semestinya, tutur dia, sebelum datang ke TPS seharusnya logistik dipastikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat jumlah.

Neni menegaskan seharusnya dengan sistem terintegrasi yang dimiliki KPU, mampu atasi masalah yang terjadi.  “Seharusnya sistem informasi logistik (Silog) KPU dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk memantau dan mengontrol sudah sejauh mana logistik terdistribusi beserta kekurangannya,” ucap Neni.

Adapun rincian persentasi data yang dihimpun DEEP terkait permasalahan logistik pada proses pemungutan suara sebagai berikut:

  • Surat suara kurang 38 pesen
  • Surat suara tertukar 36 persen
  • Surat suara tercoblos 14 persen
  • Surat suara hilang 9 persen
  • Surat suara rusak 3 persen