Oleh: Fauziah Hanifah., M.H

Koordinator Wilayah DEEP Indonesia Provinsi Jawa Barat

Keputusan Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dengan Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 mempertegas watak keberpihakannya terhadap koorporasi yang mana upah buruh perusahaan di Provinsi Jawa Barat hanya relevan dalam standar kebutuhan hidup layak/KHL seorang lajang. Upah buruh perbulan akan selalu tidak mencukupi kehidupan buruh yang berkeluarga. Maka tidak heran gelombang protes dalam penetapan keputusan ini berlangsung secara masif.

Seharusnya UMK berfungsi sebagai biaya operasional buruh sehingga mereka dapat bekerja selama satu bulan dan seminimalnya mampu memenuhi kebutuhannya juga dalam kapasitas standar, sehingga jangan dulu jauh bicara upah yang berorientasi pada kesejahteraan hidup. Jika kebijakan ini terus dipertahankan, maka yang akan terjadi adalah buruh selamanya akan menjadi buruh. Dengan kata lain, sistem pengupahan berdasarkan UMK hari ini menjadikan buruh menjadi miskin permanen. Adapun angka penaikan menurut putusan PJGUB terkait yakni :

Kota Bekasi naik 3,59% jadi Rp5.343.430

Kabupaten Karawang naik 1,58% jadi Rp5.257.834

Kabupaten Bekasi naik 1,59% jadi Rp5.219.263

Kabupaten Purwakarta naik 0,79% jadi Rp4.499.768

Kabupaten Subang naik 0,63% jadi Rp3.294.485

Kota Depok naik 3,92% jadi Rp4.878.612

Kota Bogor naik 3,76% jadi Rp4.813.988

Kabupaten Bogor naik 1,31% jadi Rp4.579.541

Kabupaten Sukabumi naik 0,97% jadi Rp3.384.491

Kabupaten Cianjur naik 0,76% jadi Rp2.915.102

Kota Sukabumi naik 3,15% jadi Rp2.834.399

Kota Bandung naik 3,97% jadi Rp4.209.309

Kota Cimahi naik 3,24% jadi Rp3.627.880

Kabupaten Bandung Barat naik 0,80% jadi Rp3.508.677

Kabupaten Sumedang naik 0,96% jadi Rp3.504.308

Kabupaten Bandung naik 1,02% jadi Rp3.504.308

Kabupaten Indramayu naik 3,21% jadi Rp2.623.697

Kota Cirebon naik 3,12% jadi Rp2.533.038

Kabupaten Cirebon naik 3,58% jadi Rp2.517.730

Kabupaten Majalengka naik 3,54% jadi Rp2.257.871

Kabupaten Kuningan naik 3,18% jadi Rp2.074.666

Kota Tasikmalaya naik 3,85% jadi Rp2.630.951

Kabupaten Tasikmalaya naik 1,41% jadi Rp2.535.204

Kabupaten Garut naik 3,26% jadi Rp2.186.437

Kabupaten Ciamis naik 3,35% jadi Rp2.089.464

Kabupaten Pangandaran naik 3,36% jadi Rp2.086.126

Kota Banjar naik 3,61% jadi Rp2.070.192.

Menyikapi hal tersebut, DEEP Jawa Barat melakukan Audit Sosial atas deretan angka kenaikan tersebut berdasar Keputusan Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023. Kenaikan upah yang tidak rasional ini lantas menjadikan Indonesia sebagai primadona para kapitalis, sebab biaya produksi yang murah dan proses akumulasi kapital dalam hal sirkulasi barang dan jasa jelas melahirkan megasurplus yang menguntungkan koorporasi dengan mengambil nilai lebih melalui penghisapan keringat kaum buruh. hal ini jelas melanggengkan para pemilik alat produksi (kaum kapitalis). Dalam penelusuran DEEP Jawa Barat melalui proses wawancara langsung terhadap buruh khususnya buruh perempuan yang notabenenya memiliki permasalahan yang kompleks, kami menemukan sebuah alasan yang begitu mencengangkan yakni sebuah penegasan bahwa menjadi buruh adalah keterpaksaan, dan kemiskinan atas penindasan kaum buruh akan menjadi siklus yang tak berujung bahkan berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial serta kesejahteraan. Hal tersebut dibenarkan dalam salah satu teori salah seorang ekonom jerman melalui buku Dass Capital yang mana pendapatan buruh tidak mampu menjadi kompensasi atas jumlah kalori dalam bentuk keringat dan tenaga yang dikeluarkan. Bekerja menjadi buruh kemudian dapat dimaknai juga sebagai proses komoditas jual beli yang mana jasa ditukar menjadi Capital / uang yang seharusnya sepadan. Ketidak sepadanan harga dalam ilustrasi kalori yang dikeluarkan dan kebutuhan seorang buruh tidak lantas dihargai secara sepadan, ketidak sepadanan dalam pengupahan inilah kemudian melahirkan nilai lebih yang di raup oleh kapitalis, sayangnya hal tersebut diafirmasi oleh pemerintah melalui kebijakan politik yang menghasilkan produk perundang-undangan dan regulasi yang menjauhkan buruh dari hak atas kesejahteraannya. Alih alih bahwa pemerintah hadir dengan tidak meliberalisasi Koorporasi / kapitalis, akan tetapi karpet merah digelar untuk mempermudah proses produksi, menghisap sumberdaya alam dan manusia, menghilangkan ruang hidup manusia dengan dalil untuk kepentingan umum danuntuk masyarakat pula. Narasi panjang yang dijelaskan sebagai catatan penting atas konklusi proses audit sosial yang menjelaskan pemerintah dalam hal ini enggan melindungi masyarakat yakni melalui upaya menyejahterakan kaum burum dengan menjaga skema pengupahan berdasar prinsip kelayakan hidup seutuhnya, karna seperti dijelaskan diatas bahwa permasalahan buruh adalah permasalahan masyarakat umum sebab efek domino yang lahir.

Apabila pemerintah, dalam hal ini PJ Gubernur Jawa Barat mampu menentukan angka kenaikan upah yang layak, jelas akan melahirkan hidup layak kaum buruh, sehingga hal itu dapat mengatasi problem berkepanjangan sebagaimana dijelaskan diawal yakni terkait upah yang diperuntukan dalam mengakses kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan kelayakan gizi. Seharusnya dalam pengupahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh PJ Gubernur Jawa Barat dapat mempertimbangkan aspek

– Compa-Ratio = Basis Tahunan Saat Ini / Rentang Pertengahan

– Range penetration = (Basis Tahunan Saat Ini – Rentang Min) / (Rentang Maks – Rentang Min)

– Peningkatan Tahunan = Peningkatan % * Basis Tahunan Saat Ini

– Basis Tahunan Baru = Peningkatan Tahunan + Basis Tahunan Saat Ini

– Rasio Perbandingan Baru = Basis Tahunan Baru / Rentang Pertengahan

– New Range Penetration = (Basis Tahunan Baru – Rentang Min) / (Rentang Maks – Rentang Min)

Permasalahan buruh selalu berlanjut dan belum terpecahkan sampai saat ini, malah keluarnya keputusan PJ Gubernur Jawa Barat disandingkan dengan fakta sosial, ekonomi dan politik dilapangan justru malah lebih jauh semakin mencekik kaum buruh. Seperti contoh, temuan kami berupa proses penolakan keputusan yang ditempuh melalui proses litigasi dilakukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga tergabung dengan aliansi buruh bersama dengan serikat buruh/pekerja yang lain, pada saat menjelang penetapan upah minimum kabupaten/kota provinsi Jawa Barat melakukan survey harga kebutuhan pokok untuk memastikan angka kebutuhan hidup layak. Kemudian angka-angka tersebut direkomendasikan ke bupati atau wali kota di masing-masing wilayah saat audensi atau pertemuan membicarakan upah & di rekomendasikan kepada Gubernur JABAR untuk ditetapkan untuk menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kemudian rekomendasi yang dikirimkan oleh para bupati atau walikota, dikembalikan dan tidak digunakan oleh Gubernur Jawa Barat dalam menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dengan tetap mengacu pada perhitungan upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

Atas putusan tersebut buruh telah melakukan aksi berturut-turut di depan Gedung Sate agar PJ Gubernur Jawa Barat memperhatikan nasib kaum buruh dan mendorong untuk dilakukannya pencermatan atas regulasi Pengupahan UMK Jawa Barat: PJ Gubernur Jawa Barat tetap bersikeras mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Hadirnya surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas inflasi nasional. Maka dari itu tingkat kesejahteraan Buruh harus berbanding lurus dengan situasi yang akan dihadapi dari kenaikan beberapa komoditas. Karna pada dasarnya proses jual beli kalkulasi C-M-C / C-M / M-C harus berimbang dan tidak memperkaya pemilik alat produksi. Sebab upah yang dterima oleh buruh hanya dapat digunakan untuk bertahan hidup seorang lajang.

Upah tidak layak melahirkan efek domino dan pemiskinan yang siklusnya tidak berujung, sebab upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat atas hak pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta gizi keluarga. Lain sisi PJ Gubernur Jawa Barat abai terhadap nasib buruh dan amanat UUD 1945, dan memberikan karpet merah kepada para korporasi untuk melakukan produksi dengan biaya minim.

Dampaknya tidak hanya kepada kaum buruh, tapi juga terhadap anak seorang buruh yang hak nya sudah dijamin dalam konstitusi dalam aspek pencerdasan, kesehatan dan gizi baik. Serta pelanggengan struktur kemiskinan dimana buruh akan selamanya menjadi buruh permanen. Rekomendasi 10-15% kenaikan dianggap rasional dan juga tidak merugikan perusahaan dan pemerintah, sebagai upaya untuk meningkatkan harkat martabat dan kesejahteraan buruh Jawa Barat. Akan tetapi hasilnya berbanding jauh, hanya rata rata di 3.5%.

Launching, Diskusi Publik hasil Audit Sosial kebijakan PJ Gubernur Jabar Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023

selanjutnya hasil Audit sosial yang dilakukan oleh DEEP Jawa Barat telah dilaunching pada tanggal 26 Maret 2024 di Bandung. Hal yang digarisbawahi dalam agenda tersebut yang juga merupakan ruang konsolidasi antar unsur yakni bahwa kenaikan UMK yang ditetapkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat hari ini merupakan penghinaan bagi Buruh, sebab angka kenaikan yang besarannya dari 20-100 ribu tidak berbanding lurus dalam situasi inflasi hari ini. Bagi kelompok elit, kenaikan kebutuhan pokok bukan menjadi masalah serius, tapi bagi buruh hal ini merupakan hantu yang dapat membunuh hajat hidup buruh secara perlahan.

Adapun hasil audit dan konsolidasi yang berlangsung melahirkan tuntutan sebagaimana berikut :

1. Revisi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 yang jelas merugika buruh, buruh tani, buruh perempuan dan masyarakat umum.

2. Lakukan evaluasi diwilayah ketenaga kerjaan khususnya dalam aspek perlindungan buruh perempuan

3. Tunjukan bentuk keberpihakan PJ Gub terhadap kelompok Buruh dan masyarakat Jawa Barat melalui konstruksi hukum diwilayah penetapam UMK Provisi Jawa Barat. Dan STOP katakan “SAYA PATUH Terhadap PP 51 Tahun 2023”

4. Libatkan seluruh elemen dalam penentuan keputusan, sehingga tidak hanya menerima rekomendasi dari pemda/pemkot terkait saja.

5. Lakukan pengimbangan harga kebutuhan pokok di jawa barat serta evaluasi dinas terkait agar dapat menekan laju inflasi dan pendapatan masyarakat