Mediaindonesia.com– Direktur Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan partai politik (parpol) diharapkan segera memberikan sikap menggulirkan hak angket DPR kecurangan Pemilu 2024. Parpol tidak perlu menunggu sikap PDI Perjuangan yang paling awal mewacanakan langkah politik di parlemen tersebut.

Neni menyebut, PDIP memang menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen saat ini. Kendati demikian, parpol lain bisa juga segera menggulirkan hal angket sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat.

“Parpol diharapkan mendengar suara masyarakat yang ingin agar kecurangan atau pelanggaran pemilu ini bisa diungkap. Sudah banyak pelanggaran mulai dari tahapan kampanye secara terang-terangan mulai dari penyalahgunaan wewenang presiden, pemberian bansos, hingga aparatur desa yang menguntungkan salah satu paslon,” kata Neni saat dihubungi.

Neni menegaskan saat ini publik bertanya-tanya kelanjutan wacana hak angket tersebut. Langkah itu dinilai bisa menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang sudah dirusak pihak-pihak yang mementingkan kekuasaan.

“Parpol jangan hanya berpikir pragmatis soal hak angket ini. Ini bukan soal menang dan kalah, tapi untuk menegakkan kembali demokrasi,” kata dia.

Politikus PDIP Chico Hakim mengatakan partai yang menaunginya saat ini masih menyiapkan sejumlah hal untuk segera menggulirkan hak angket. Chico mengatakan, salah satu objek hak angket yang akan digulirkan ialah memastikan apakah ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang oleh penyelenggara, pengawas, atau lembaga peradilan pemilu.

Selain itu, kata dia, hak angket akan menyelidiki dugaan adanya keterlibatan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, hingga kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu.

“Jadi ditunggu saja. Kami serius menyiapkan ini,” kata Chico. (Z-6)