Kompas.id-Pemilihan Umum 2024 masih saja berujung duka bagi sebagian orang yang berjuang menyukseskannya. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dua petugas pemungutan suara meninggal. Di Kalimantan, sebagian petugas kelelahan dan mesti dirawat di rumah sakit.

Kepergian Fuad Holik (43), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyentak sejumlah pihak. Dia meninggal saat berusaha keras menuntaskan tugasnya menjaga pesta demokrasi pada Rabu (14/2/2024).

Dwi Juli Kusmoro (40), sahabat Fuad, mengatakan, warga sangat kehilangan almarhum. Sejak lama, Fuad dikenal tekun bekerja dan punya jiwa sosial tinggi. Dia, kata Dwi, nyaris tidak pernah absen dalam kegiatan sosial atau kerja bersama warga.

”Beliau selalu bertanggung jawab menyelesaikan semua hal yang jadi tugasnya, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan warga, termasuk pemilu ini,” kata Dwi di Tasikmalaya, Kamis (15/2/2024).

Bisa jadi semangat itu juga yang tengah dijaga Fuad meski kondisi tubuhnya tidak fit. Sempat dirawat di rumah sakit, dia tetap bekerja sebagai anggota PPS tepat di hari pencoblosan.

Naas, di sana Fuad tidak sadarkan diri. Dia dinyatakan meninggal saat tiba di Puskesmas Pagerageung.

Selain Fuad, Arman Rahmansyah (38) juga melakukan pengabdian sosial terakhir kalinya, justru saat Indonesia memilih pemimpinnya. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, itu juga meninggal saat bertugas pada Rabu.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami mengatakan, sebelumnya almarhum sudah diminta beristirahat pulang karena kelelahan. Namun, mereka kembali dan hendak merampungkan tugas. Ami menyebut, baik Fuad maupun Arman layak disebut pahlawan demokrasi.

Akan tetapi, apa pun apresiasi bagi korban yang diberikan setelah ini, kepergian mereka menambah catatan kelam pesta demokrasi Indonesia. Sebelumnya di Pemilu 2019, sebanyak 894 petugas di seluruh Indonesia meninggal dan 5.175 lainnya sakit saat bertugas. Kelelahan menjadi pemicu utama.

Kurang tidur

Widya (35), petugas KPPS di TPS 17 Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, misalnya, tidak dapat menyembunyikan lelah itu di wajahnya pada Kamis. Mukanya pucat. Kantung matanya menebal.

Semua itu, kata Widya, hasil dari upaya memastikan 232 pemilih dapat mencoblos tanpa kendala. Butuh 25 jam untuk benar-benar yakin, proses pencoblosan bisa berjalan ideal. Namun, masalah lain juga muncul saat penghitungan.

”Saya menjadi petugas KPPS sejak Pemilu 2019. Pemilu tahun ini terberat karena aplikasi Sirekap untuk mengisi formulir hasil penghitungan surat suara berjalan sangat lambat,” ujar Widya.

Ketua KPPS TPS 31 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Uus Suherman, juga susah payah menahan kantuk, Kamis pagi itu. Semalam dia tidak tidur nyenyak karena menunggu kendaraan pengangkut suara dari TPS 31 ke gudang logistik.

”Janji datang pukul 01.00, tapi baru datang pukul 07.30,” kata Uus kesal.

Tidak hanya di Jabar, kondisi serupa terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Alfiansyah (30), petugas KPPS di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, merasakan letih luar biasa.

Ia dan lima petugas di KPPS sudah menyiapkan TPS sejak sore hingga malam hari di tanggal 13 Februari. Akibatnya, mereka hanya tidur kurang dari enam jam.

Pada hari pencoblosan, warga baru selesai mencoblos sekitar pukul 13.00 Wita. Artinya, Alfiansyah dan timnya harus menunda makan siang sekitar satu jam. Setelah itu, mereka harus memulai menghitung hasil pencoblosan.

”DPT ada sekitar 200-an orang. Surat suara ada lima jenis. Jadi, kami harus menghitung sekitar 1.000 surat suara,” katanya.

Penghitungan ratusan suara itu baru rampung pada Kamis pukul 02.00 Wita. Artinya, dari pemungutan suara sampai penghitungan surat suara, mereka bekerja sekitar 20 jam dengan jeda istirahat hanya saat makan dan shalat.

Tumbang

Kelelahan mengawal suara ini membuat 11 Petugas KPPS di Balikpapan dilarikan ke rumah sakit. Dua bahkan harus dirawat inap karena punya kadar gula darah tinggi. Selain itu, ada peningkatan tekanan darah pada salah satu petugas. Seorang lainnya mual dan muntah.

”Dari 11 orang yang dirujuk, sembilan distabilisasi sampai di instalasi gawat darurat saja. Namun, dua perlu rawat inap. Rata-rata karena lelah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarty.

Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dua anggota KPPS juga sempat dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Sultan Suriansyah pada Rabu malam. Dinkes Kota Banjarmasin mencatat, satu pasien masuk IGD dengan keluhan sesak napas dan mual. Sementara yang lainnya sempat pingsan karena pusing dan telat makan.

Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Tabiun Huda mengatakan, anggota KPPS yang masuk IGD RSUD Sultan Suriansyah pada Rabu malam sudah ditangani dan akhirnya diperbolehkan pulang pada Kamis subuh.

”Keluhan utamanya adalah kecapekan,” katanya.

Ketua KPPS TPS 38 Kelurahan Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Ikhsanul Hakim, turut merasakan kelelahan itu. Dia mengatakan, penghitungan suara di TPS 38 dilakukan dari Rabu pukul 14.00 Wita dan baru selesai Kamis pukul 05.00 Wita.

Selesai penghitungan, mereka masih harus mengisi formulir model C hasil dan memasukkan datanya ke aplikasi Sirekap. Namun, butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Proses rekapitulasi suara di TPS terkendala karena aplikasi tersebut sempat tidak bisa diakses.

Kondisi kesehatan

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyesalkan kelelahan hingga kematian para petugas pemilu terulang kembali. DEEP, misalnya, masih menemukan anggota KPPS bertugas hingga tengah malam saat penghitungan surat suara.

”Proses penghitungan suara masih memakan waktu terlalu lama meskipun prosedur form c telah disederhanakan. Beban kerja yang berat bisa berimplikasi serius bagi petugas yang kesehatannya kurang baik,” ujar Neni.

Selain itu, Neni melihat, masih terjadi masalah, seperti kekurangan surat suara dan keterlambatan distribusi dari TPS ke gudang yang disiapkan pihak kelurahan. Hal itu membuat petugas harus kembali menunggu dan kehilangan waktu istirahat.

”Pemilu serentak dengan lima surat suara perlu dievaluasi karena tidak efektif dan efisien. Cara ini belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan malah jatuh korban jiwa,” ucap Neni yang meminta KPU menjamin kesehatan semua petugas yang sakit dan butuh perawatan.

Pesta demokrasi memang bertujuan mencari pemimpin bangsa lima tahun ke depan. Namun, penting memastikan nyawa petugas tidak melayang saat tujuan mulia itu diperjuangkan.