PROBLEM PERMASALAHAN PEMILU – PILKADA 2024 KOTA SORONG PAPUA BARAT DAYA

NoUraian Titik KritisMasalahDampak ( Perlu perhatian )Keterangan
12345
1Pemilih Pemula ( Kelas 11 – 12 )Ditemukan , masih banyak Pemilih Pemulah  belum memiliki KTP Elektronik, dan Belum terdaftar di DPT dikota sorong secara khusus dan PBD secara UmumAkan ada ratusan-ribuan pemilih pemula yang tak mencoblosDari 3 sampel SMA dan SMK belum memiliki KTP dan Belum terdaftar di DPT ( data terlampir )
2Pasca Penetapan DPT , hingga tahapan DPTb-DPK lewat Pemerataan Informasi Tahapan DPTb dan DPKMasyarakat pemilih 2024 banyak yang belum mendengar dan belum secara merata mendapatkan informasi kaitannya dengan ada tidaknya nama mereka di DPT, disayangkan pula bila distribusi informasi oleh  penyelenggara tidak  ke akar rumput – lewat RT-RWAkan banyak masyarakat-pemilih yang tidak  memilih karena tidak terdaftarKemungkinan RT-RW tidak mengetahui pemilih di TPS yang adaHarus ditempel dan didistribusi informasinya kepada RT-RW juga bisa menggunakan Media electronil TV local-RRI
3Pasca Putusan MA, Kaitannya dengan Keterwakilan Perempuan 30%,Turunan UU 7 Tahun 2017 lewat  PKPU 10 – Tahun 2023 kaitannya dengan teknis   keterwakilan perempuan di setiap dapil bila belum disosialisasikan dan bila dalam masa perbaikan DCS  proses eksekusi di tingkat Partai belum dilaksanakan , maka akan bermasalah di internal partai  .Akan ada sengketaAkan ada Penanganan Pelanggaran PemiluIn-Kondusifitas diinternal Partai Akan ada permasalahan di KPU dengan data partai bersangkutanMenuju tanggal 3 penetapan DCT dan  2-3 bulan sisa menuju 28 November minimal PKPU dan teknis pelaksanaan sudah tersosialissi, dan output putusan MA telah dieksekusi oleh Parpol dan KPU harus intes melihat eksekusi hasil putusan MA di Parpol
4Pasca Keputusan MK Kaitannya dengan Kampanye di Lingkungan PendidikanBelum ada, Turunan Refisi PKPU 15 , dan Belum ada Kordinasi tingkat Penyelenggara dengan lembaga-lembaga pendidikan di Kota Sorong dan PBD secara KeseluruhanAkan terjadi gesekan bila formula kampanye nya tidak Maksimal  Perlu ada diskusi  di kota bersama stacholder pendidikan , Pemerintah dan Parpol,dan Penyelenggara
5Indikasi Pelanggaran Pra-tahapan menuju Tahapan Kampanye 28 November 2023Kekosongan Pasal, Penindakan di Kota Sorong dan Papua Barat Daya Secara Umum , dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan akan mengganggu ketertiban dan estetikaAkan ada kegelisahaan, Saling memperhatikan hingga menuju hal hal yang tidak diinginkanBawaslu dan jajarannya akan menjadi pusat perhatianFungsi Pencegahan itu perlu maksimal , tidak hanya lewat Himbauan dan surat, namun yang paling penting adalah jemput bola dengan “mendekatkan Bawaslu dengan Parpol “ datang ,diskusi,dan memberikan terapi awal “ kaitannya dengan kekosongan pasal, aturan di tiap tingktan kordinasi
6Integritas, Penyelenggara dalam menyukseskan Pemilu 2024 Penyelenggaran  pesta demokrasi 2024 bila ditemukan  komisioner tidak maksimal dalam fungsi tugas akan berdampak pada hasil akhirPemilu-pilkada akan chaos bila tdk diantisipasi khusus kepada Penyelenggara dan Pengawas karena UU mengamatkan ke-2 lembaga ini harus maksimal. 
7Koordinasi intens, cegah dan tindak atas indikasi pelanggaranBelum terlihat Koordinasi maupun penjadwalan oleh Pemda dan Stacholder lewat Rapat intens 2-3 minggu sekali PIHAK PIHAK yang berkompeten ( Pemda-TNI Polri-KPU-Bawaslu, Kaitannya dengan Isu-isu hangat kaitannya dengan tahapan pemilu-harapan dan dampak yang di motori oleh Lembaga/Instansi berwenangDipastikan akan kecolongan yang berakibat in-kondusifitas wilayahAkan saling menyalakan dengan stakeholder terkait yang ada hubungan kerja dalam pemilu-pilkadaPenyelenggara dapat mengambil peran aktif
8Pencoblosan-Hitungsura-Penetapan calon di Pemilu, PilkadaPelaksana tingkat PPS-PPD , operator yang “ tersandra “ akibat tidak taat aturan ( C6 bisa di salah gunakan , Perhitungan manual C1 dengan BA selisih signifikan ,Operator dengan alasan ngantuk lalu terjadi pergeseran jumlah suara calon )Kondusifitas wilayah akan sedikit panas, terlebih dimana proses perhitungan ( Pleno PPD-Kota Kabupaten ) 
9Administrasi kaitannya dengan keikutsertaan Pejabat dalam KampanyeSaat naik Kampanye sebagai jurkam tidak membawa surat ijin / Surat CutiAkan terjadi chaos-rame, bila oratornya,Jubir di minta untuk tidak berkampanye saat dilapanganPerlu diperhatikan dengan memberikan Himbauan ( Pencegahan kaitannya denga adm tim kampanye,Jurkam )
10Temuan dan Laporan dalam menegakkan tugas-kewenangan-kewajiban KPU dan Bawaslu,Panwasca,-PKDMenjadi problem bila tupoksi tidak dipahami secara baik   temuan dan laporan  dari suatu kejadian, baik yang ditemukan maupun laporan dan dibiarkan.Masyarakat-Peserta Pemilu- Tim Pemenangan, akan melakukan advokasi terhadap tugas tugas Pengawasan, yang terburuk bila pengalaman dan kemampuan memahami aturan tidak maksimalPPI dan DEEP , dapat melalkukan fungsi advokasi akan kejadian yang ada Indikasi PEMBIARAN akibat KELALAIAN dalam penanganannya
11Daftar Pemilih Tetap dan TPS yang belum maksimal-Masih Banyak Pemilih yang dalam 1 keluarga berpencar di TPS yang berbeda - Masih banyak orang meninggal yang ada di DPT - Jumlah TPS yang banyak di wilayah Distrik Tertentu  Akan terjadi Permasalahan saat pemilihan 14 Februari Pemilu dan Pilkada November 2024, Penyalagunaan C6 dan Kewenangan oleh Penyelengggara di TPS akan terjadi.Pemantau dan pegiat bersama masyarakat akan mengawal secara bersama sama.
12DP4,DPT akhir pemilu 2019,dan kerja-kerja Pantarli menjadi Instrument terbentuknya DPT 2024 dan sekaligus menentukan TPS di Kota SorongPenambahan TPS yang signifikanMasih ditemukan RT/RW yang mengetahui nama pemilih di TPS diwilayahnyaMasih ada TPS 00Masih ada kenaikan jumlah TPS yang signifikanakan ada permainan C6 oleh oknum dalam tahapan pencoblosanAda mobilisasi massaPeristiwa ini perlu di perhatikan baik, karena “hipotesis  kami jika pengawasan dan integritas penyelengara tidak maksimal dipastika akan ada pelanggaran dan permasalahan

DATA SAMPEL AWAL

NoSekolahUsia MuridTotalKeterangan Kepemilikan KTP dan Terdaftar / Tidak di DPT
1516171819
1SMA Agustinus-4913512-196Belum Terdaftar di DPT KTP : 44    , Tdk ada KTP : 152
2SMA  11277211-111Belum Terdaftar di DPT KTP : 15    , Tdk ada KTP : 96 10 Sampel siswa/ kelas ( 10 kls )
3SMK  5-516 77  35Belum Terdaftar di DPT KTP : 6    , Tdk ada KTP : 29
4SMA  3 4 7   11Belum Terdaftar di DPT KTP : -  , Tdk ada KTP : 7 ( terdata baru osis, belum murid kelas 12  ) kurang lebih 25 murid/kelas ( 12 kelas )
5SMK 23147127161          222Murid kelas 12=113 murid, murid kelas 11 dan 10 =10 Punya KTP  = 10 sisanya belum, dan semua belum punya nama di DPT
Total32   135    357468575Total 575 mewakili sampel  Pemilih Gen-Z , Milleneal di 5 SMK /SMA   SMA  1 Total  Murid kelas 12 =270 SMA Agustinus murid kelas 12 =196 SMA 3 Total murid kelas 12 = 330 SMK 5 Total  murid kelas 12 = 35 SMK 2 Total murid kelas 12 =113   Semua nya belum terdaftar di DPT hasil pleno dan diharapkan di DPTb dan DPK dapat terisi akbat situasi yang ada.