mediaindonesia.com– DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mendesak KPU untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan tafsir usia pencalonan kepala daerah pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Bagi Neni, KPU seharusnya dapat bersikap konsisten dan imparsial mengingat proses pendaftaran pencalonan kepala daerah perseorangan sudah rampung.

“Jika KPU menindaklanjuti putusan MA, hal ini berarti KPU tidak konsisten. Terjebak pada kepentingan politik pragmatis jangka pendek dan menggadaikan integritas serta mencederai demokrasi,” kata Neni lewat keterangan tertulisnya yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Menurut Neni, Putusan MA yang meminta KPU mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9/2020 itu menjadi preseden buruk dalam demokrasi dan sarat kepentingan politis. Pasalnya, putusan tersebut dinilai telah mengakali konstitusi dengan mengatasnamakan kesetaraan dan ketewakilan anak muda.

“Padahal jelas putusan MA ini hanya akan menguntungkan kandidat yang memiliki kekerabatan, kedekatan dengan oligarki, dan politik dinasti. Wajar ketika ada dugaan (putusan MA ini) untuk memuluskan jalan anaknya Presiden, Kaesang Pangarep, yang akan maju menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Kini peluang itu terbuka lebar tanpa ada hambatan aturan,” pungkas Neni.

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan KPU memiliki preseden mengabaikan putusan MA pada tahun lalu. Ia menjelaskan putusan MA yang diabaikan KPU itu terkait dengan penghitungan pecahan desimal ke bawah kuota minimal 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif. “KPU sampai hari ini tidak menindaklanjutinya melalui perubahan peraturan KPU, tidak pernah ada penyelarasan daftar caleg dengan isi putusan MA,” kata Titi.

Kendati demikian, Titi tidak menyarankan KPU untuk mengulang hal tersebut dalam menindaklanjuti putusan MA terbaru mengenai syarat usia calon kepala daerah. Baginya, putusan MA tersebut tetap harus dihormati. KPU pun dapat mengakomodasi putusan MA tersebut, tapi pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2029.

“Pemberlakuannya tidak bisa dilakukan pada 2024 mengingat tahapan pencalonan yang sudah berproses,” terang Titi.

Putusan MA yang diketok pada Rabu (29/5) itu mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah dari yang sebelumnya dibatasi sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
Segera dibahas
Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan kepada masyarakat terkait dengan putusan MA tersebut. “Selanjutnya masyarakat yang kemudian melihat apakah itu terbaik atau tidak, silakan masyarakat yang kemudian memberikan masukannya,” kata Puan.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan sebelum dirumuskan ke dalam PKPU, KPU perlu melakukan upaya evaluasi dan revisi terlebih dahulu. Saat ini PKPU terkait dengan pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 masih dalam bentuk rancangan yang sudah masuk tahap harmonisasi. “KPU tinggal menjalankan mekanisme yang ada, yakni berkonsultasi dengan DPR sebelum perevisian terhadap PKPU Nomor 9/2020 ini,” kata Guspardi.
Kendati demikian, ia menyebut sampai saat ini belum ada jadwal konsultasi yang diagendakan untuk membahas putusan tersebut. Menurutnya, rapat konsultasi antara pembentuk undang-undang dan KPU segera dilakukan. “Akan diagendakan oleh Komisi II secepatnya.”
Kaesang

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bukan sekadar anak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Habiburokhman menilai Kaesang juga pintar sehingga memenuhi syarat jika maju pada Pilkada serentak 2024. “Ya, terbuka saja kalau Pak Kaesang memenuhi syarat. Kita tahulah beliau bukan sekadar anak presiden, beliau anak muda yang smart, ketua partai, dan partainya juga ikut all out kerja memenangkan Pak Prabowo-Gibran kemarin,” papar Habiburokhman, kemarin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Jokowi tidak sepakat jika Kaesang maju pada Pilkada 2024. “Tadi saya tanya sama Bapak (Presiden) habis rapat, ‘Pak gimana kalau Kaesang maju wagub Jakarta?’ ‘Waduh, gitu, jangan Pak Zul’, katanya,” ungkap Zulhas saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (3/6). (Ykb/An….