Council   /   Government   /   Complaints

Tags

Jokowi Gencar Bagikan Bansos-Naikkan Gaji PNS Jelang Pencoblosan, DEEP: Kekuasaan yang Brutal

inilah.com-Direktur Eksekutif Democracy and Electoral  Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden makin dipertontonkan ke publik. Hal ini, kata Neni, tercermin pada keberpihakan Jokowi dengan menggunakan seluruh instrumen dengan dimensi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), melalui pembagian bantuan sosial (bansos) hasil rapel […]

Read more

Jokowi Banjir Kritik dari Pakar Hukum Tata Negara Soal Presiden Boleh Memihak, Respons Bivitri Susanti, Ubeidilah Badrun dkk

Tempo.co-Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu mendapatkan tanggapan dari sejumlah pakar hukum tata negara dan pengamat politik. Mereka ramai-ramai mengkritik Jokowi.  Jokowi sebelumnya menyatakan presiden memihak dan berkampanye dalam pemilu dibolehkan. Tak hanya presiden, dia mengatakan menteri juga diperbolehkan memihak dan berkampanye. Yang paling penting, menurut Jokowi, […]

Read more

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Ini Tanggapan Perludem, DEEP, dan KontraS

Tempo-Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024. Lantas, bagaimana tanggapan dari organisasi sipil? Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengkritik pernyataan Jokowi tentang Presiden dan menteri boleh berpihak di pemilu sepanjang tidak menggunakan […]

Read more

Pengamat: Kita Khawatir Presiden Gunakan Kewenangan Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Tribunnews-Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati khawatir Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan hingga sumber daya untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Neni mengatakan penggunaan instrument politik, hukum, dan kekuasaan sudah mulai tampak sejak awal ketika ada wacana penundaan Pemilu, narasi tiga periode presiden, dan terakhir Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang […]

Read more

Bawaslu Harus Tegur Iriana

Metrotvnews– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta merespons salam dua jari yang dilakukan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) dari dalam mobil kepresidenan saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Bawaslu harus menegur Iriana. “Bawaslu harus tetap memberikan teguran kepada istri pejabat bahwa ketika ikut serta dalam kampanye haram hukumnya […]

Read more

Pernyataan Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye Dianggap Bisa Mengancam Persatuan

kompas.com– Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah memberikan sinyal dia tidak bersikap netral dianggap bisa berdampak luas bahkan berpotensi mengancam persatuan bangsa. Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan. “Abuse of power in election benar-benar […]

Read more

Jokowi Cawe-cawe di Pemilu?

Presiden Joko Widodo memastikan akan cawe-cawe di Pemilu 2024 ini. Walau mengaku tidak akan melanggar aturan, tapi menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Parternship (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, cawe-cawe itu tidak etis. “Cawe-cawe itu tidak etis, dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Bukannya mendukung pemilu demokratis tapi justru yang terjadi adalah unfairness kontestasi dan membuat […]

Read more