Council   /   Government   /   Complaints

Twitter Facebook Pinterest-p Ovaicon-instagram
Call anytime
Report Issues

Tags

Kartel Politik di Balik Calon Tunggal Pilkada 2024

Suara.com– Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 berpotensi cukup banyak memunculkan calon tunggal. Kekinian ada 43 calon tunggal kepada daerah, mayoritas petahana. Situasi ini menunjukkan proses demokrasi di Indonesia semakin buruk.  Calon tunggal bukan situasi yang terjadi secara alamiah. Tetapi dirancang untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan oleh partai politik. Fenomena ini menggambarkan ada kartelisasi politik pada pemilihan pemimpin di […]

Read more
  • Maret 21, 2024
  • Berita
  • Comment off

Lonjakan Suara PSI di Madiun, Bawaslu Diharap Usulkan Pleno Ulang

Kompas.com– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta merekomendasikan dilakukan rapat pleno ulang rekapitulasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Kota Madiun terkait protes Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Bawaslu harus berani memberikan rekomendasi untuk dilakukan pleno ulang di Madiun. Apalagi dengan kenaikan suara yang irasional,” kata Direktur Democracy and […]

Read more
  • Maret 21, 2024
  • Berita
  • Comment off

Sikap KPU Tak Buka Data Lonjakan Suara PSI di Madiun Dianggap Mencurigakan

Kompas.com– Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menyandingkan data dokumen perbedaan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Madiun dianggap mencurigakan. “Sangat disayangkan ketidakterbukaan yang dilakukan KPU kepada publik. Hal ini yang juga patut dipertanyakan. Kenapa? Karena dokumen C.hasil itu milik publik,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur […]

Read more
  • Maret 1, 2024
  • Berita
  • Comment off

Kerap Digugat & Berubah, Apakah Ambang Batas Parlemen Perlu Ada?

cnn.indonesia.com- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen harus diubah sebelum Pemilu 2029. Hal itu dinyatakan lewat putusan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan Perludem. Dalam putusannya, MK juga menyatakan ambang batas parlemen DPR 4 persen tetap berlaku di Pemilu 2024. “Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 […]

Read more
  • Februari 13, 2024
  • Berita
  • Comment off

Masyarakat Diharap Dalami Informasi Pemilu Selama Masa Tenang

Kompas.com-Masyarakat sebagai calon pemilih diminta memanfaatkan masa tenang pada tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) buat mengumpulkan informasi tentang siapa capres-cawapres serta calon anggota legislatif (caleg) yang bakal mereka pilih di bilik suara pada 14 Februari 2024 mendatang. “Saya berharap masa tenang bisa menjadi momentum untuk mendalami informasi seputar pencoblosan di hari pemungutan […]

Read more
  • Januari 27, 2024
  • Berita
  • Comment off

Jokowi Banjir Kritik dari Pakar Hukum Tata Negara Soal Presiden Boleh Memihak, Respons Bivitri Susanti, Ubeidilah Badrun dkk

Tempo.co-Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu mendapatkan tanggapan dari sejumlah pakar hukum tata negara dan pengamat politik. Mereka ramai-ramai mengkritik Jokowi.  Jokowi sebelumnya menyatakan presiden memihak dan berkampanye dalam pemilu dibolehkan. Tak hanya presiden, dia mengatakan menteri juga diperbolehkan memihak dan berkampanye. Yang paling penting, menurut Jokowi, […]

Read more
  • Januari 27, 2024
  • Berita
  • Comment off

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Ini Tanggapan Perludem, DEEP, dan KontraS

Tempo-Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024. Lantas, bagaimana tanggapan dari organisasi sipil? Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengkritik pernyataan Jokowi tentang Presiden dan menteri boleh berpihak di pemilu sepanjang tidak menggunakan […]

Read more
  • Januari 27, 2024
  • Berita
  • Comment off

Pengamat: Kita Khawatir Presiden Gunakan Kewenangan Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Tribunnews-Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati khawatir Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan hingga sumber daya untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Neni mengatakan penggunaan instrument politik, hukum, dan kekuasaan sudah mulai tampak sejak awal ketika ada wacana penundaan Pemilu, narasi tiga periode presiden, dan terakhir Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang […]

Read more
  • Januari 27, 2024
  • Artikel
  • Comment off

Cari Pembenaran, Sulit bagi Jokowi untuk Tak Gunakan Fasilitas Negara saat Kampanye

inilah.com-Direktur Eksekutif Democracy and Electoral  Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai akan sangat sulit bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak menggunakan fasilitas negara, ketika berkampanye nanti. Jika melihat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 281 ayat 1a, menyatakan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden tidak menggunakan fasilitas negara ketika […]

Read more
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
  • Januari 16, 2024
  • Berita
  • Comment off

Jangan Intervensi Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024

Mediaindonesia.com-PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta tidak mengintervensi jadwal dan tahapan Pilkada 2024 yang sedang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Lewat uji publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) mengenai tahapan Pilkada 2024, KPU berpedoman dengan jadwal pencoblosan pada 27 November, meskipun upaya percepatan jadwal ke September masih bergulir di Senayan. Direktur Democracy […]

Read more