Council   /   Government   /   Complaints

Tags

Press Release Podcast Deep Indonesia dengan KPU Jawa Barat

Direktur Deep Indonesia, Neni Nur Hayati dan Prof. Rhenald Kasali diundang oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengici podcast mengenai dinamika politik di Jawa Barat karena Jawa Barat memiliki pemilih sebanyak 39,5 juta yang menjadikannya daerah dengan pemilih terbanyak di Indonesia.               Dalam podcast tersebut terdapat pembahasan mengenai adanya fenomena garuda biru yang merupakan upaya […]

Read more

KPU Harus Buka Informasi Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah

Mediaindonesia– KOMISI Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk lebih transparan dalam membuka daftar riwayat hidup calon kepala daerah (cakada) yang maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Preseden yang diterapkan KPU pada Pemilu 2024 lalu untuk memilih calon anggota legislatif diminta tak diulang. Demikian dikatakan Direktur Democracy And Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati. Dia […]

Read more

KPU Diimbau Tak Perlu Konsultasi ke DPR soal PKPU Pilkada 2024

Kompas.com– KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak perlu melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan diminta bersikap mandiri dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah. “Konsultasi KPU kepada DPR justru akan membuat pencalonan kepala daerah ini menjadi buntu,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) […]

Read more

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Kompas.com– Sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan 6 komisioner lain karena terbukti melanggar kode etik terkait kebocoran data pemilih pada 2023 dianggap bisa memberi contoh buruk bagi KPU Provinsi sampai Kabupaten/Kota. “Ketika KPU RI sendiri tidak mampu menjadi teladan, maka saya khawatir hal ini akan diikuti oleh KPU Provinsi dan […]

Read more

Pendaftaran Calon Perseorangan untuk Pilkada Sepi Peminat, KPU Kurang Sosialisasi?

tribunnews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai minim dalam melakukan sosialisasi terkait pendaftaran calon perseorangan untuk Pilkada 2024. “Untuk pilkada ini memang saya melihat sosialisasi untuk pendaftaran calon perseorangan yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat minim,” ujar Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat dihubungi, Jumat (10/5/2024). Bahkan […]

Read more

Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

mediaindonesia- DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024. “Ini persoalan leadership dari pimpinan KPU. Teguran hakim konstitusi jadi cerminan bagaimana ketua KPU atau komisioner tidak serius menyelesaikan hak-hak konstitusi caleg, partai politik atau pun […]

Read more

Pengamat Sebut Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

metrotvnews– Jakarta: Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024. “Ini persoalan leadership dari pimpinan KPU. Teguran hakim konstitusi jadi cerminan bagaimana ketua KPU atau komisioner tidak serius menyelesaikan hak-hak konstitusi caleg, partai politik atau pun […]

Read more

Lonjakan Suara PSI di Madiun, Bawaslu Diharap Usulkan Pleno Ulang

Kompas.com– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta merekomendasikan dilakukan rapat pleno ulang rekapitulasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Kota Madiun terkait protes Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Bawaslu harus berani memberikan rekomendasi untuk dilakukan pleno ulang di Madiun. Apalagi dengan kenaikan suara yang irasional,” kata Direktur Democracy and […]

Read more

Sikap KPU Tak Buka Data Lonjakan Suara PSI di Madiun Dianggap Mencurigakan

Kompas.com– Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menyandingkan data dokumen perbedaan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Madiun dianggap mencurigakan. “Sangat disayangkan ketidakterbukaan yang dilakukan KPU kepada publik. Hal ini yang juga patut dipertanyakan. Kenapa? Karena dokumen C.hasil itu milik publik,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur […]

Read more

Parpol tak Perlu Saling Tunggu Inisiasi Hak Angket

Mediaindonesia.com– Direktur Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan partai politik (parpol) diharapkan segera memberikan sikap menggulirkan hak angket DPR kecurangan Pemilu 2024. Parpol tidak perlu menunggu sikap PDI Perjuangan yang paling awal mewacanakan langkah politik di parlemen tersebut. Neni menyebut, PDIP memang menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen saat ini. Kendati demikian, parpol lain […]

Read more