Council   /   Government   /   Complaints

Tags

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Kompas.com– Sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan 6 komisioner lain karena terbukti melanggar kode etik terkait kebocoran data pemilih pada 2023 dianggap bisa memberi contoh buruk bagi KPU Provinsi sampai Kabupaten/Kota. “Ketika KPU RI sendiri tidak mampu menjadi teladan, maka saya khawatir hal ini akan diikuti oleh KPU Provinsi dan […]

Read more

Pendaftaran Calon Perseorangan untuk Pilkada Sepi Peminat, KPU Kurang Sosialisasi?

tribunnews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai minim dalam melakukan sosialisasi terkait pendaftaran calon perseorangan untuk Pilkada 2024. “Untuk pilkada ini memang saya melihat sosialisasi untuk pendaftaran calon perseorangan yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat minim,” ujar Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat dihubungi, Jumat (10/5/2024). Bahkan […]

Read more

Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

mediaindonesia- DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024. “Ini persoalan leadership dari pimpinan KPU. Teguran hakim konstitusi jadi cerminan bagaimana ketua KPU atau komisioner tidak serius menyelesaikan hak-hak konstitusi caleg, partai politik atau pun […]

Read more

Pengamat Sebut Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

metrotvnews– Jakarta: Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024. “Ini persoalan leadership dari pimpinan KPU. Teguran hakim konstitusi jadi cerminan bagaimana ketua KPU atau komisioner tidak serius menyelesaikan hak-hak konstitusi caleg, partai politik atau pun […]

Read more

Lonjakan Suara PSI di Madiun, Bawaslu Diharap Usulkan Pleno Ulang

Kompas.com– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta merekomendasikan dilakukan rapat pleno ulang rekapitulasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Kota Madiun terkait protes Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Bawaslu harus berani memberikan rekomendasi untuk dilakukan pleno ulang di Madiun. Apalagi dengan kenaikan suara yang irasional,” kata Direktur Democracy and […]

Read more

Sikap KPU Tak Buka Data Lonjakan Suara PSI di Madiun Dianggap Mencurigakan

Kompas.com– Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menyandingkan data dokumen perbedaan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Madiun dianggap mencurigakan. “Sangat disayangkan ketidakterbukaan yang dilakukan KPU kepada publik. Hal ini yang juga patut dipertanyakan. Kenapa? Karena dokumen C.hasil itu milik publik,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur […]

Read more

Parpol tak Perlu Saling Tunggu Inisiasi Hak Angket

Mediaindonesia.com– Direktur Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan partai politik (parpol) diharapkan segera memberikan sikap menggulirkan hak angket DPR kecurangan Pemilu 2024. Parpol tidak perlu menunggu sikap PDI Perjuangan yang paling awal mewacanakan langkah politik di parlemen tersebut. Neni menyebut, PDIP memang menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen saat ini. Kendati demikian, parpol lain […]

Read more
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pemungutan Suara Ulang Bukti KPU Tak Mampu Menyelenggarakan Pemilu 2024

metrotvnews.com– Jakarta: Pemungutan suara ulang (PSU) yang menjangkau seluruh povinsi di Indonesia membuktikan adanya ketidakbecusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini. “Betul, problemnya itu pada kapasitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu,” ujar Titi kepada Media Indonesia, Jumat, 23 Februari 2024. Menurut Titi, sumber masalah terjadinya […]

Read more

5 Bentuk Kecurangan yang Diduga Terjadi di Pemilu 2024

Sindonews- Kecurangan Pemilu 2024 tengah menjadi isu hangat yang diperbincangkan masyarakat. Salah satu yang banyak mendapat perhatian adalah perbedaan data suara antara di formulir C1 dengan aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam setiap pemilu, isu kecurangan hampir selalu digaungkan oleh masyarakat. Namun, lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menilai […]

Read more

Catatan DEEP Indonesia Soal Pemilu: KPU Kurang Mitigasi Risiko

Tirto.id– Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menimbulkan polemik selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan, KPU RI tak siap menyelenggarakan Pemilu 2024. Ia juga menilai KPU tak memiliki rencana mitigasi risiko atas polemik rekapitulasi suara melalui Sirekap. “KPU tidak […]

Read more