Council   /   Government   /   Complaints

Tags

KPU Jadi Lembaga yang Inkonsisten Jika Tindaklanjuti Putusan MA Syarat Usia Calon Kepala Daerah

tribunnews– JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang tidak konsisten jika menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait usia minimal pencalonan kepala daerah. Alasannya tentu karena langkah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Jika KPU menindaklanjuti putusan […]

Read more

Soal Putusan Batas Usia Kepala Daerah, KY Bilang Semestinya Hakim MA Jaga Rasa Keadilan

Tempo.co– Jakarta- Komisi Yudisial (KY) angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia kepala daerah. Anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan menaruh concern atas putusan ini walau tidak berwenang mengintervensi. Pada Rabu, 29 Mei 2024, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), Ahmad Ridha […]

Read more

Konstitusi Disebut Diakali Demi Dinasti Politik Melalui Putusan Mahkamah Agung

Tempo.co– Jakarta – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan Putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia calon kepala daerah menjadi indikasi bagaimana konstitusi diakali demi dinasti politik.  Neni menyayangkan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon […]

Read more

Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Sarat Nepotisme, Preseden Buruk Demokrasi

okezone.com– JAKARTA – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati sangat menyayangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU No.9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon kepala daerah. Permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dkk itu mempersoalkan Pasal 4 Ayat […]

Read more

Kritik Keras Putusan MA, DEEP Indonesia: Untungkan Politik Dinasti

Inews.id– JAKARTA- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengkritik keras putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU No.9 Tahun 2020 mengenai persyaratan calon kepala daerah. Permohonan ini diajukan oleh Partai Garuda yang dipimpin oleh Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Garuda. “Hanya dengan kurun waktu tiga hari […]

Read more