Council   /   Government   /   Complaints

Tags

KPU Jadi Lembaga yang Inkonsisten Jika Tindaklanjuti Putusan MA Syarat Usia Calon Kepala Daerah

tribunnews– JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang tidak konsisten jika menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait usia minimal pencalonan kepala daerah. Alasannya tentu karena langkah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Jika KPU menindaklanjuti putusan […]

Read more

Direktur DEEP Indonesia : Putusan MA Muluskan Langkah Kaesang Pangarep Ikut Pilkada

tribunnews.com– JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terkait usia minimal pencalonan kepala daerah dinilai sebagai preseden terburuk dan sarat kepentingan politis. “Putusan MA ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi dan sarat kepentingan politis,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati […]

Read more

Kritik Keras Putusan MA, DEEP Indonesia: Untungkan Politik Dinasti

Inews.id– JAKARTA- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengkritik keras putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian PKPU No.9 Tahun 2020 mengenai persyaratan calon kepala daerah. Permohonan ini diajukan oleh Partai Garuda yang dipimpin oleh Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Garuda. “Hanya dengan kurun waktu tiga hari […]

Read more

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Kompas.com– Sanksi peringatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan 6 komisioner lain karena terbukti melanggar kode etik terkait kebocoran data pemilih pada 2023 dianggap bisa memberi contoh buruk bagi KPU Provinsi sampai Kabupaten/Kota. “Ketika KPU RI sendiri tidak mampu menjadi teladan, maka saya khawatir hal ini akan diikuti oleh KPU Provinsi dan […]

Read more

Pendaftaran Calon Perseorangan untuk Pilkada Sepi Peminat, KPU Kurang Sosialisasi?

tribunnews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai minim dalam melakukan sosialisasi terkait pendaftaran calon perseorangan untuk Pilkada 2024. “Untuk pilkada ini memang saya melihat sosialisasi untuk pendaftaran calon perseorangan yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat minim,” ujar Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat dihubungi, Jumat (10/5/2024). Bahkan […]

Read more

Calon Kepala Daerah Perseorangan Diprediksi Bakal Rungkad Karena 2 Faktor Ini, Auto Pendaftaran Sepi

tribunnews.com- Pasangan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan yang kontestasi di Pilkada Serentak 2024 diprediksi bakal banyak yang tumbang alias ‘rungkad’ dibandingkan calon diusung partai politik. Hal itu dikarenakan dua faktor yakni sulit bersaing dari sisi modal sosial dan kapital. Hal ini jadi salah satu alasan pendaftaran calon perseorangan dalam Pilkada 2024 cenderung mengalami penurunan. […]

Read more

Lengang Jalur Calon Perseorangan di Pilkada 2024

cnnindonesia– Tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon yang ingin maju jalur perseorangan di Pilkada serentak 2024, telah berakhir pada Minggu (12/5). Pilkada serentak 2024 bakal dilakukan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota pada November mendatang. Berdasarkan update data yang diterima dari KPU RI, untuk pemilihan gubernur, ada 11 bakal pasangan calon (bapaslon) […]

Read more

Syarat Calon Kepala Daerah Independen Dinilai Terlalu Berat

mediaindonesia- SYARAT calon kepala daerah lewat jalur perseorangan atau independen alias tanpa partai politik di Pilkada 2024 dinilai berat. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati memprediksi, jumlah pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 berkurang jika dibanding Pilkada 2020. Menurutnya, persyaratan yang berat itu disebabkan karena calon harus mengumpulkan kartu […]

Read more

Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

mediaindonesia- DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024. “Ini persoalan leadership dari pimpinan KPU. Teguran hakim konstitusi jadi cerminan bagaimana ketua KPU atau komisioner tidak serius menyelesaikan hak-hak konstitusi caleg, partai politik atau pun […]

Read more

Pengamat Sebut Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

metrotvnews– Jakarta: Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024. “Ini persoalan leadership dari pimpinan KPU. Teguran hakim konstitusi jadi cerminan bagaimana ketua KPU atau komisioner tidak serius menyelesaikan hak-hak konstitusi caleg, partai politik atau pun […]

Read more