Council   /   Government   /   Complaints

Tags

Ironi Demokrasi di Negeri Mimpi, Menyoal Parpol dan Pemilu 2024

Kumparan.com– Secara mainstream Demokrasi dalam bayang masyarakat selalu mengarah pada proses sirkulasi kekuasaan yang disederhanakan sebagai proses Pemilihan Umum/pemilu. Demokrasi dimaknai pula sebagai proses kontestasi yang menghadirkan penyelenggara pemilu, kemudian partai politik, dan juga hadir individu untuk terlibat berkontestasi merebutkan jabatan politik diberbagai tingkatan dan diberbagai rumpun pemerintahan. Dari hasil survey yang dilakukan oleh DEEP […]

Read more

Pilkada Serentak 2024: Banyaknya Kotak Kosong, Indikator Kemunduran Demokrasi?

Suara.com– Pilkada serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024 menuai sorotan. Sebagai imbas dari diadakannya Pilkada serentak, beberapa daerah yang seharusnya sudah melalukan pemilihan daerah akhirnya mengalami penundaan dan dipimpin oleh penanggung jawab yang pemilihannya dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pilkada serentak ini diatur dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang No. […]

Read more

Heboh Adik Raffi Ahmad Tiba-Tiba Jadi Anggota DPRD Jabar, Ini Kata Pengamat

Okezone.com– JAKARTA – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia dan Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Neni Nur Hayati mengungkapkan bahwa ada indikasi jual beli kursi, dibalik terpilihnya adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad di DPRD Jawa Barat. Menurutnya, kondisi jual beli kursi yang terjadi pasca penetapan DPRD oleh KPU, ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi […]

Read more

Kartel Politik di Balik Calon Tunggal Pilkada 2024

Suara.com– Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 berpotensi cukup banyak memunculkan calon tunggal. Kekinian ada 43 calon tunggal kepada daerah, mayoritas petahana. Situasi ini menunjukkan proses demokrasi di Indonesia semakin buruk.  Calon tunggal bukan situasi yang terjadi secara alamiah. Tetapi dirancang untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan oleh partai politik. Fenomena ini menggambarkan ada kartelisasi politik pada pemilihan pemimpin di […]

Read more

Mengapa Kotak Kosong di Pilkada Masih Banyak Setelah MK Permudah Syarat Pencalonan?

Kompas.id– Setelah masa pendaftaran bakal calon kepala-wakil kepala daerah di Pilkada 2024, 27-29 Agustus lalu, total ada 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon yang mendaftar. Rinciannya, di 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Dari 43 pasangan bakal calon tunggal tersebut, tidak ada satu pun kandidat yang mendapatkan dukungan penuh dari 18 […]

Read more

Pemantauan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024-2029 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat

Democracy and electoral empowerment partnership (DEEP) Provinsi jawa Barat lakukan pemantauan proses pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat periode 2024-2029 di kantor KPU Jawa Barat pada tanggal 27-29 agustus 2024. Koordinator wilayah DEEP Jawa Barat Fauziah Hanifah menuturkan terkait proses pendaftaran pilkada serentak di provinsi jawa barat kali ini terbilang cukup kondusif […]

Read more

KPU Diimbau Tak Perlu Konsultasi ke DPR soal PKPU Pilkada 2024

Kompas.com– KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak perlu melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan diminta bersikap mandiri dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah. “Konsultasi KPU kepada DPR justru akan membuat pencalonan kepala daerah ini menjadi buntu,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) […]

Read more

Lipsus – DPR Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada, Akomodir Putusan MK

Kupang.Tribunnews– Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8). Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Rapat ini […]

Read more

Rapat Baleg DPR Dikhawatirkan Anulir Putusan MK, Pengamat: Pilkada 2024 Sudah Tersandera Kartel Politik

Okezone.com– Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, yang juga Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Neni Nur Hayati menyoroti DPR yang hendak menggelar rapat membahas UU Pilkada. Pembahasan ini dikhawatirkan sebagai upaya untuk menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan kepala daerah. Menurutnya, putusan MK merupakan hal yang bersifat final dan mengikat. Namun […]

Read more

HUT RI Ke-79: Kemerdekaan yang Dirampas Kotak Kosong

Oleh: Abdul Gafur Koordinator Jaringan DEEP Indonesia Sulawesi Selatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke – 79 akan menjadi tahun dimulainya pemerintahan yang baru, 2024 menjadi tahun terakhir kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi setelah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun atau dua periode kepemimpinan presiden, 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi akan menyerahkan tampuk kepemimpinan nasional pada […]

Read more