Council   /   Government   /   Complaints

Twitter Facebook Pinterest-p Ovaicon-instagram
Call anytime
Report Issues

Tags

  • Januari 27, 2024
  • Berita
  • Comment off

Pernyataan Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye Dianggap Bisa Mengancam Persatuan

kompas.com– Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah memberikan sinyal dia tidak bersikap netral dianggap bisa berdampak luas bahkan berpotensi mengancam persatuan bangsa. Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan. “Abuse of power in election benar-benar […]

Read more

Ribuan Surat Suara Rusak Ditemukan, KPU Minta Segera Diganti Meski jumlah surat suara yang rusak mencapai ribuan, KPU melihat jumlah itu tak terlalu banyak sehingga proses pencetakan oleh penyedia jasa bisa cepat.

Kompas.id– JAKARTA, Komisi Pemilihan Umum meminta penyedia jasa pencetakan surat suara untuk mengganti surat suara rusak yang ditemukan setelah proses sortir lipat. Penggantian ditargetkan selesai sebelum 15 Januari agar distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara sesuai jadwal yang ditentukan. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, mengatakan, ada ribuan surat suara rusak yang ditemukan […]

Read more
  • Januari 4, 2024
  • Artikel
  • Comment off

Pilpres Satu Putaran Demi Menghemat Uang Negara Dinilai Merusak Demokrasi

Sindonews– Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dinilai hal yang wajar jika terjadi secara alamiah. Namun jika ada upaya mewujudkan pilpres satu putaran dengan menghalalkan segala cara maka hal itu berbahaya bagi demokrasi . Pandangan ini disampaikan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menanggapi narasi pilpres satu putaran yang digaungkan pendukung […]

Read more
  • November 21, 2023
  • Artikel
  • Comment off

Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran Dianggap Wujud Demokrasi Tanpa Etika

Kompas.com-JAKARTA, KOMPAS.com – Sinyal dukungan politik dari aparatur pemerintahan desa kepada pasangan capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi wujud praktik demokrasi yang berjalan tanpa etika. “Mobilisasi kepala desa ini memperlihatkan demokrasi tanpa etika dan moralitas. Terlalu banyak manuver politik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan,” kata Direktur Democracy and […]

Read more
  • November 21, 2023
  • Artikel
  • Comment off

Dukungan Aparat Desa ke Prabowo-Gibran Berpotensi Picu Ketidakadilan

Kompas.com– JAKARTA, KOMPAS.com – Dugaan mobilisasi aparatur pemerintahan desa buat memberikan dukungan politik kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu dalam Pilpres 2024 dinilai bisa membuat proses pergantian kepemimpinan itu tidak berjalan adil. “Mobilisasi kepala desa ini bisa membuat unfairness kontestasi karena dinilai menguntungkan dan merugikan peserta pemilu yang lain,” kata Direktur Democracy and Electoral […]

Read more
  • November 16, 2023
  • Artikel
  • Comment off

Jokowi tidak Peduli Kekecewaan Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan Bakal terus Terjadi

mediaindonesia– PENELITI senior BRIN, Firman Noor mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah lama terbuai kekuasaan, merasa dirinya benar dan akan selalu mendapat dukungan. Hilang sensitifnya. “Kalau satu kekuasaan sedemikian diagungkan, dibela, demikian ditafsirkan selalu secara positif, dibenarkan meski salah, dalam waktu lama, hilang sensitifnya, ada syndrome ketidaksensitifan,“ kata Firman hari ini (15/11). Firman khawatir, karena awalnya […]

Read more
  • Oktober 11, 2023
  • Berita
  • Comment off

Soal Batas Usia Capres-Cawapres, DEEP Minta MK Selamatkan Demokrasi

Rakyat Merdeka– Senin (16/10), Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyatakan, putusan ini akan menjadi ujian independen MK. “MK seharusnya bisa menyadari untuk tidak masuk ke ruang open […]

Read more
  • Oktober 11, 2023
  • Artikel
  • Comment off

Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, DEEP Indonesia: Ujian Independensi dan Moralitas Bagi MK

viva.co.id-Jakarta – Gugatan terhadap batas usia capres dan cawapres, akan segera diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Saat ini batasannya yang diatur dalam undang-undang adalah 40 tahun. Yang digugat ke MK adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang mengatur tentang syarat minimal usia capres-cawapres yang 40 tahun. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) […]

Read more
  • Oktober 11, 2023
  • Artikel
  • Comment off

Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Pemantau Pemilu : MK harus Independen

Jawapos-Pemantau Pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyoroti soal batas usia Capres dan Cawapres. Dalam keterangannya, DEEP Indonesia sebagai pemantau pemilu menyoroti soal batas usia jelang sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Capres dan Cawapres dalam UU Pemilu. Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyebut putusan tersebut adalah ujian independensi […]

Read more
  • Oktober 3, 2023
  • Artikel
  • Comment off

Deliberation Campaign in Educational Institutions

Election House– Campaigning is an integral part of elections. However, not all public space can be taken as campaign sites, which include educational institutions. However, recently, political campaigns at educational institutions have been permitted. Historically, in Indonesia, the ban on campaigning in educational settings was implemented in the 2004, 2009, and 2014 elections, and most […]

Read more