Kompas.com– Tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), yang membagikan uang Rp 50.000 kepada sejumlah nelayan tidak memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. “Ini juga keliru tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sama dengan mengajarkan pemilih kita menjadi moral hazard,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis (14/9/2023). “Mestinya pejabat publik bisa menjadi teladan yang baik, tidak menghalalkan segala cara untuk meraih simpati pemilih,” sambung Neni. Menurut Neni, seharusnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) segera meminta klarifikasi kepada Zulhas terkait kejadian itu. Neni mengatakan, tindakan seperti dilakukan oleh Zulhas ada kemungkinan juga dilakukan pejabat publik yang lain. Dia juga menilai hal itu tidak tepat jika dianggap sebatas uang sedekah.

Neni menilai, jika konten yang disampaikan memiliki muatan kampanye, maka seharusnya Bawaslu mengelaborasi lebih jauh dalam petunjuk ketika menemukan indikasi pelanggaran. “Menarik dukungan masyarakat dengan transaksional kan tetap tidak boleh. Kami juga mendorong kepada para pimpinan partai politik untuk menjadi teladan yang baik. Jangan kemudian malah menyampaikan boleh terima uang,” ucap Neni. Menurut pemberitaan sebelumnya, Aksi Zulkifli Hasan itu diabadikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial TikTok pada 10 Juli lalu dengan tulisan “Pan Pan Pan bagi-bagi Gocapan”. Peristiwa itu diunggah oleh akun resmi PAN @amanat_nasional di TikTok. Hal itu menuai tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengampanyekan anti politik uang melalui tagline dan program Hajar Serangan Fajar.

“Antikorupsi itu kan maknanya ya tidak dengan menebar uang untuk meraup suara misalnya, meraup dukungan dan sebagainya karena itu cara-cara curang, kan begitu ya,” ujar Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023). Menurut Ali, ajakan antipolitik uang itu disampaikan kepada penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peserta pemilu, ataupun masyarakat.

Tindakan ini menjadi salah satu upaya KPK mengawal Pemilu 2024. Berdasarkan kajian KPK, kata Ali, aksi bagi-bagi uang merupakan tindakan koruptif yang berujung pada tindakan korupsi. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, tindakan Zulhas bukan mengarah pada kampanye PAN. “Tidak ada narasi untuk memilih atau mencoblos PAN. Makanya tidak tepat jika dikatakan menjurus ke politik uang,” kata Viva Yoga dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Viva Yoga lantas mengatakan bahwa tindakan Zulhas yang membagi-bagikan uang sudah sering kali dilakukan. Menurut dia, Zulhas melakukan itu dengan niatan sedekah. “Kebiasaan dari Bang Zulkifli Hasan untuk membagi uang dengan niat melakukan sedekah. Di pasar, di pelabuhan, di kantor, di lapangan olah raga, di masjid, di rumah setiap pagi, dan di setiap waktu dan kegiatan,” ucapnya. Viva Yoga melanjutkan, tidak ada yang salah dari bersedekah. Sebaliknya itu adalah sikap dan perilaku yang baik. Zulhas pun dianggap mencontohkan seorang yang dermawan karena tindakannya membagi-bagi uang itu. “Kebiasaan Bang Zulkifli Hasan membagi uang untuk sedekah adalah memang menjadi katakternya sebagai seorang yang dermawan, sesuai tuntunan agama,” ujarnya.

Menurut Viva, Zulhas melakukan itu juga karena mengingat dirinya pernah mengalami masa-masa sulit. Kata dia, Zulhas berasal dari keluarga petani desa yang hidup sederhana. Dia mengatakan, ibu Zulhas juga memberikan nasihat agar selalu berbagi dengan tetangga ketika sedang makan. “Tetangga jangan hanya mencium baunya, tapi juga harus dapat merasakan makanannya. Inilah yang membekas di hati Bang Zul untuk selalu berbuat baik dan berbagi,” ucap Juru Bicara PAN ini. Dia berpendapat, tindakan Zulhas justru adalah sifat yang mesti diteladani. Viva tak melihat tindakan Zulhas yang berbagi uang itu demi meraup suara PAN pada Pemilu 2024.

“Menjadi seorang dermawan itu untuk menjalankan ajaran agama agar mendapatkan pahala dari Allah, tidak untuk mendapatkan suara,” ucap Viva Yoga. (Penulis: Nicholas Ryan Aditya, Editor: Diamanty Meiliana)