Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran Lanskap PolitikDemokrasi dalam Laporan Lembaga Riset Berbasis Artificial Intelligence
PENDAHULUAN
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Periode 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober
2024 lalu. Tepat tanggal 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama kabinet Merah Putih telah bekerja
selama satu tahun. Terdapat sejumlah program yang sudah dijalankan yang
merupakan astacita sebagai visi pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia
Emas 2025.
Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia
bekerjasama dengan Binokluar melakukan analisis data berbasis Artificial Intelligence
dalam pemberitaan di media siber, cetak, elektronik serta percakapan di media sosial
yakni X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok. Peneliti memasukan keyword
seperti kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, politik dan demokrasi di media arus
utama dan percakapan melalui social media yang berkaitan dengan isu politik,
demokrasi serta pemerintahan. Penarikan data dilakukan pada rentang waktu 21
Oktober 2024 – 21 Oktober 2025.
Total terdapat 573.979 pemberitaan yang berkaitan dengan politik dan
demokrasi di media berupa cetak, siber dan elektronik dalam satu tahun kabinet
merah putih, dimana sekitar 460.327 atau 80% pemberitaan positif, 10.309 atau 2%
netral dan 103.343 atau 16% negative. Tingginya sentimen positif ini menunjukkan
citra positif dan narasi yang berkembang mendukung dengan kinerja pemerintahan.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap isu politik demokrasi yang tidak bisa terlepas
dari berbagai kebijakan populis dan kinerja para menteri dalam mewujudkan program
asta cita Prabowo Gibran.
Pengaruh Joko Widodo Masih Kuat di Pemerintahan Prabowo Gibran
Terdapat 10 tokoh yang selalu menjadi pemberitaan di media mainstream.
Secara berurutan mulai dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Joko
Widodo, Listyo Sigit Prabowo, Bahlil Lahadalia, Megawati Soekarnoputri, Prasetyo
Hadi, Budi Gunawan, Teddy Indra Wijaya dan Erick Tohir. Diantara 10 tokoh tersebut,
yang paling tinggi mendapatkan sentimen negative adalah Prabowo Subianto dan
Joko Widodo. Namun, menariknya Prabowo Subianto juga mendapatkan sentiment
positif yang cukup tinggi.
Tingginya perbincangan publik terkait dengan Presiden ke 7 Joko Widodo yang
menempati posisi ketiga dalam isu politik demokrasi memperlihatkan masih kuatnya
pengaruh dan pandangan Joko Widodo terhadap pemerintahan baru menjadi
ancaman yang serius bagi demokrasi. Kekhawatiran publik yang mengarah pada
otoritarianisme dan isu politik dinasti menjadi dinamika dalam diskursus publik yang
tiada henti. Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka juga tidak terlepas dari
kekecewaan dan keresahan yang selama ini dirasakan oleh publik sangat menganggu
dan mempengaruhi emosi publik. Intervensi Joko Widodo melalui para menteri yang
menjadi bagian dari gerbongnya dianggap terlalu jauh dan mengganggu independensi
pemerintahan baru, atau bahkan melampaui batas kewenangannya sebagai mantan
presiden.
Sentimen Negatif Mendominasi di Media Sosial
Berbeda dengan media mainstream yang didominasi sentimen positif.
Perbincangan di lima platform media sosial yakni X, Facebook, Instagram, Youtube
dan Tiktok lebih didominasi sentimen negative. Peneliti memasukan keyword seperti
kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, politik dan demokrasi di media daring dan
percakapan melalui sosial media yang berkaitan dengan isu politik, demokrasi serta
pemerintahan. Penarikan data dilakukan pada rentang waktu 21 Oktober 2024 – 21
Oktober 2025.
Total percakapan politik dan demokrasi di X sebanyak 66.485 dengan
sentiment positive 25.369 atau 42%, netral 8.707 atau 14% dan sentiment negative
26.897 atau 44%. Adapun twitter top mention paling tinggi adalah Tempodotco,
Prabowo, Kompascom, Mohmahfudmd dan Heraloebs. Sementara untuk Twitter top
authors ditempati oleh Grok, Radioelshinta, Brokxoli, SugiKawuloAlit, ArtaN7707.
Untuk total percakapan politik dan demokrasi di Facebook sebanyak 91.781 dengan
sentiment positive 13.901 atau 15%, netral 34.374 atau 37% dan sentiment negative
43.506 atau 47%. Adapun lima Facebook top authors adalah Suaradotcom,
TvOneNews, Tribunnews, KemensetnegRI dan Kompascom.
Pada Instagram talk sentiment dengan total perbincangan 328.066 dengan
sentiment positive 39.383 atau 12%, netral 162.398 atau 50% dan sentiment negative
124.493 atau 38%. Untuk sepuluh Instagram top authors yaitu Tempodotco,
Kumparancom, Kompascom, Prabowo, Inilah_com, Katadatacoid, Detikcom,
Nowdots, Bisniscom dan Tirtoid. Sementara untuk Instagram Top Mentions yakni
Prabowo, Gibran_rakabuming, Gerindra, Presidenrepublikindonesia, Jokowi, Dpr_ri,
Ericktohir, Smindrawati, Bahlillahadaila dan Agusyuhdoyono.
Adapun untuk Youtube talk sentiment, total perbincanagan 434.995 dengan
sentiment positive 67.621 atau 16%, netral 156.207 atau 36% dan sentiment negative
211.167 atau 49%. Sepuluh Youtoube top authors adalah OfficialNews, Tribunnews,
KOMPASTV, OfficialSINDONews, TempoVideoChannel,TvOneNews,YudaMediaHD,
MerdekaDotCom, Kompascom dan ForumKeadilanTV. Sedangkan untuk Youtube top
mentions ada therealrockygerung, Deffid_83, Fajar.Wayang, Prast_ulrich. Total
percakapan pada Tiktok 9297 dengan sentiment positive 3.036 atau 33%, netral 1.610
atau 17% dan sentiment negative 4.651 atau 50%. Untuk lima Tiktok top authors yaitu
Garudatvnews, Officialinews, Inilahcom, Kumparan dan Kompascom. Dari lima
platform tersebut, engagement dan exposure paling tinggi secara berurutan adalah
Youtube, Instagram,Facebook, X dan Tiktok.
Isu Krusial dalam Perbincangan Publik
Saat ini, satu tahun pemerintahan dipimpin oleh Prabowo Gibran, demokrasi
kita sedang mengalami regresi. Hal ini tercermin dari tingginya sentiment negatif
dalam percakapan di media sosial terkait dengan isu politik dan demokrasi dalam satu
tahun pemerintahan Prabowo Gibran, yang tidak terlepas dari berbagai peristiwa
puncak terekam di lima platform media yakni X, Facebook, Instagram, Youtube dan
Tiktok. Peristiwa penting tersebut mulai dari cepat kilat disahkan RUU TNI, koalisi
gemuk, kemunduran hak sipil dan kebebasan berpendapat, kebijakan populis, cawecawe Presiden ke-7, buruknya komunikasi publik pemerintah dan legislatif, demo
besar-besaran, reformasi Polri, putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 terkait
dengan syarat dokumen capres dan cawapres sebagai informasi yang dikecualikan,
ijazah palsu, pengabaian partisipasi publik serta urgensi disahkannya RUU
Perampasan Aset.
Publik juga memberikan sorotan tajam terhadap berbagai kebijakan yang
kerapkali merugikan rakyat seperti makan bergizi gratis, proyek food estate,
danantara, kerusakan akibat proyek strategis nasional, kacaunya tata kelola
pemerintahan, korupsi yang semakin merajarela, kebijakan yang serampangan,
kebijakan anggaran yang pro terhadap elite dan pejabat publik serta mengabaikan
kepentingan rakyat. Publik kerapkali merasakan keresahan seperti yang terjadi dalam
ruang media sosial untuk kabur aja dulu dan mengungkapkan banyak pesismisme
karena tidak pernah ada tindakan nyata untuk dapat membenahi kondisi ini dan lebih
mementingkan rakyat.
Sukidi (2025) dalam tulisannya yang berjudul “Keadilan yang Dirindukan”
mengungkapkan reflesi atas lagu ”I Can’t Believe What You Say, for Seeing What You
Do” (1964) karya Ike dan Tina Turner, rakyat tidak percaya apa yang pemerintah
katakan karena melihat apa yang pemerintah kerjakan. Berbagai gelombang protes
yang diungkapkan oleh warga dalam bentuk percakapan di media sosial dan media
mainstream seharusnya menjadi refleksi dan evaluasi secara serius untuk dapat
mendengarkan suara rakyat.
KESIMPULAN
Para pendiri bangsa, salah satunya adalah Soekarno Hatta, menginginkan
demokrasi politik yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi ekonomi
yang menghadirkan kesejahteraan. Namun, mimpi tersebut dirusak secara gradual
oleh mereka yang tidak memiliki etika, moralitas dan keadaban. Basis kuat dari
analisis media dan big data diharapkan tidak menutup mata atas keresahan rakyat
yang disampaikan melalui percakapan media baik itu media mainstream ataupun
media sosial. Hal ini seharusnya menjadi tamparan serius agar pemerintah dapat
berbenah, Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia
mendesak beberapa hal sebagai berikut :
- Evaluasi Serius Program Asta Cita Prabowo Gibran
Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka (Oktober 2024–Oktober 2025) menjadi
momentum krusial untuk mengevaluasi implementasi program andalan yang
bernama Asta Cita. Meskipun pemerintah mengklaim telah mengklaim banyak
program yang berhasil, namun sorotan tajam dan rapor merah dari lembaga
masyarakat sipil, akademisi serta potret perbincangan publik menunjukkan adanya
jurang antara janji kampanye yang populis dengan praktik kebijakan yang dinilai
mengabaikan prinsip demokrasi dan keadilan. Evaluasi total semua program yang
berdampak merugikan rakyat, seperti MBG, PSN, danantara, Food Estate dan
berbagai program lainnya. Jika solusi tersebut menemukan jalan buntu tidak ada
salahnya berbagai program tersebut dihentikan untuk kemaslahatan bagi rakyat. - Membenahi komunikasi pejabat publik dan elite politik
Kegagalan komunikasi publik baik eksekutif ataupun legislative secara
berulang, ini menjadi cermin rusaknya etika, moralitas dan adab yang diperparah
dengan tidak memilikinya kepekaan kepada rakyat. Padahal, dalam ilmu
komunikasi, mendengar adalah kemampuan komunikasi terbaik. Salah satunya
yang harus diperbaiki adalah lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara.
Selain itu, perkuat protokol komunikasi kepresidenan agar penyampaian pesan
yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan komunikasi. Selain itu dalam
berkomunikasi di ruang publik diharapkan dapat mengedepankan transparansi
dan akuntabilitas. Minimnya hal ini, akan semakin membuat rakyat terus curiga
dan melemahkan kredibilitas kepada pemerintah. Bangun dialog dan komunikasi
dua arah (two way communication). - Memperkuat mitigasi dan risiko
Salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi perilaku Moral
Hazard. Pemerintah, dengan dukungan politik yang sangat kuat di parlemen,
cenderung dimanfaatkan untuk menjadi program bancakan. Maka, pengawasan
yang ketat dan menyiapkan berbagai perencanaan yang bisa memudahkan
implementasi teknis di lapangan menjadi keniscayaan. Tingginya sentiment publik
di semua platform media sosial adalah cermin lemanhya mitigasi risiko yang dimiliki
oleh pemerintah saat ini. - Melakukan reshuffle pada kementrian yang dianggap gagal dalam melakukan
kinerja
Dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi kinerja kementerian merupakan
langkah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program-program
pemerintah. Reshuffle atau perombakan kabinet menjadi salah satu mekanisme
strategis yang sering digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,
terutama apabila terdapat kementerian yang dianggap gagal mencapai target atau
mengalami stagnasi selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasil dari analisis percakapan di media sosial, publik memiliki ekspektasi tinggi
terhadap kabinet yang direshuffle untuk membawa perubahan positif. Kegagalan
suatu kementerian dapat menimbulkan kekecewaan dan berpotensi menurunkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Melalui reshuffle, pemerintah
menunjukkan komitmen nyata dalam merespons kritik dan memperbaiki kinerja
demi kepentingan rakyat. Namun, jangan juga hal ini menjadi alat untuk bagi-bagi
kekuasaan. - Menghentikan Semua Tindakan Represif dan Kriminalisasi Kepada Rakyat
Menguatnya narasi reformasi Polri di media sosial adalah pertanda bahwa ada
problem serius di tubuh institusi Polri dalam mengayomi, melindungi dan
penegakan hukum yang berkeadilan. Hentikan segala bentuk represif dan
kriminalisasi kepada rakyat dan Polri hendaknya segera berbenah untiuk
mereformasi diri, institusi dan pelayanan publik.
Jakarta, 23 Oktober 2025
Neni Nur Hayati
Direktur DEEP Indonesia
Contact Person
082128182931
