Ahmad Labib: Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Publik

MNCTrijaya - Menjawab krisis tata kelola pemerintahan yang masih menjadi tantangan di banyak daerah, Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Rumah Perubahan menggelar program School of Political Leadership for Local Leaders pada 19–20 Juni 2025 di Rumah Perubahan, Bekasi.

Mengusung tema “Menjawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan : Membangun Kepemimpinan Daerah yang Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Hasil”, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi para kepala daerah dan perangkatnya dalam memperkuat fondasi kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan dan berbasis integritas. 

Program ini didukung oleh Komisi VI DPR RI sebagai mitra strategis dalam penguatan kapasitas kepemimpinan daerah.

Dalam sesi penutupan, Ahmad Labib, anggota Komisi VI DPR RI, memberikan arahan penting mengenai urgensi peningkatan kapasitas kepala daerah yang adaptif terhadap perubahan.

“Kepala daerah hari ini harus jadi pemimpin yang terus belajar. Dinamika global, tekanan fiskal, dan ekspektasi publik tidak bisa dijawab dengan pola lama. Kapasitas adaptif, baik dalam berpikir maupun dalam mengambil keputusan adalah kunci bagi keberhasilan pemerintahan lokal,” ujar Ahmad Labib dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Dalam Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan untuk menjawab tantangan era digital dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. 

“Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati,  menekankan pentingnya investasi dalam kapasitas kepemimpinan daerah sebagai langkah strategis menghadapi krisis tata kelola pemerintahan. 

Ia memastikan, DEEP Indonesia melalui program School of Political Leadership, berkomitmen menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan relevan dengan tantangan kekinian.

“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi proses upgrading pemimpin daerah agar siap menghadapi era digital, tekanan publik, dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi. Kita ingin mendorong agar Lamongan naik kelas, bukan hanya dalam hal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga dalam pola pikir kepemimpinan dan tata kelola pemerintahannya. Transformasi itu harus dimulai dari diri, dari budaya organisasi, dan dari keberanian mengambil keputusan yang berdampak,” ujarnya. 

Neni pun berharap, melalui ‘School of Political Leadership’ menjadi pemantik lahirnya pemimpin daerah yang lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi, krisis legitimasi publik, dan kebutuhan inovasi dalam pelayanan masyarakat.

“School of Political Leadership adalah bentuk ikhtiar kolektif agar pemerintahan daerah tidak hanya adaptif, tapi juga berintegritas dan berdampak langsung bagi rakyat,” ucap Neni Nur Hayati.

Hal senada juga di ungkapkan Guru Besar UI dan Founder Rumah Perubahan yang menjadi Keynote Speech dalam kegiatan tersebut, Prof. Rhenald Kasali.

Ia menjelaskan, sejatinya pemimpin hari ini bukan hanya tentang intuisi namun juga bagaimana kemampuan seorang pemimpin membaca pola dan data,

“Pemimpin daerah harus memahami algoritma sosial, pola perubahan publik, dan logika digital governance jika ingin tetap relevan dan dipercaya,” ujar Prof. Rhenald. 

Sebagai informasi dalam kegiatan School of Political Leadership for Local Leaders ratusan peserta turut mengikuti berbagai materi yang disampaikan oleh, Dekan Fikom Unpad, Prof. Dadang Rahmat Hidayat, Peneliti BRIN Prof. Firman Noor, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK RI Dr. Wawan Wardiana dan di dukung oleh Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib yang menunjukkan komitmen korporasi dalam mendorong kualitas kepemimpinan daerah.