DEEP Bikin Sekolah Politik Jawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan
REPUBLIK MERDEKA, Tata kelola pemerintahan pasca-pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, menjadi satu fokus Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menjelaskan, pihaknya membuat program School of Political Leadership for Local Leaders, berkolaborasi dengan Rumah Perubahan, pada 19–20 Juni 2025.
Dalam kegiatan pertama tersebut, DEEP Indonesia mengusung tema "Menjawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Membangun Kepemimpinan Daerah yang Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Hasil”, dan menghadirkan seorang kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2024 kemarin.
"Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi proses upgrading pemimpin daerah agar siap menghadapi era digital, tekanan publik, dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi," ujar Neni dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Juni 2025.
Dia menyebutkan, salah satu kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dihadirkan dalam kegiatan pertamanya tersebut, ialah Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.
Menurut Neni, tata kelola pemerintahan daerah di Lamongan menghadapi tantangan yang tidak mudah, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita ingin mendorong agar Lamongan naik kelas, bukan hanya dalam hal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga dalam pola pikir kepemimpinan dan tata kelola pemerintahannya," tuturnya.
Neni memandang, tata kelola pemerintahan daerah setidaknya harus bisa menghadapi sejumlah aspek tantangan yang muncul di saat sekarang ini, dan bersinggungan dengan kepemimpinan dari kepala daerah itu sendiri.
"Transformasi itu harus dimulai dari diri, dari budaya organisasi, dan dari keberanian mengambil keputusan yang berdampak,” tuturnya.
Neni pun berharap, melalui ‘School of Political Leadership’ menjadi pemantik lahirnya pemimpin daerah yang lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi, krisis legitimasi publik, dan kebutuhan inovasi dalam pelayanan masyarakat.
"School of Political Leadership adalah bentuk ikhtiar kolektif agar pemerintahan daerah tidak hanya adaptif, tapi juga berintegritas dan berdampak langsung bagi rakyat," harapnya.
Dalam kegiatan itu, Bupati Lamongan juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang tengah marak di era disrupsi digital saat ini, dan berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan.
"Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal," urainya.
Founder Rumah Perubahan yang juga Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, saat menyampaikan keynote speech-nya dalam acara itu menekankan perihal pentingnya kualitas pemimpin dalam mengelola pemerintahan.
